DPD Minta Pemerintah Siapkan Mudik Pro Rakyat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesiapan pemerintah dalam penyediaan transportasi arus mudik Lebaran menjadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah RI. Senator asal Provinsi Banten Habib Ali Alwi mengemukakan bahwa mudik harus mengutamakan faktor keamanan dan kenyamanan.
“Salah satu indikator dari kesuksesan dalam menangani mudik bagi pemerintah adalah rendahnya tingkat kecelakaan, untuk itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menekan faktor penyebab kecelakaan, salah satunya dengan menelusuri penyebab kecelakaan”, katanya dalam acara Dialog Kenegaraan di Lobby DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, Jakarta (08/7).
Menurut Habib sepeda motor memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus, dengan memperbanyak sarana transportasi mudik gratis, mengadakan jalur khusus untuk motor sehingga tidak bersentuhan dengan kendaraan – kendaraan lain.
Menanggapi fenomena tiket kereta api yang sudah habis jauh hari sebelum lebaran, Habib Ali Alwi menyatakan bahwa hal tersebut kurang berpihak terhadap rakyat kecil, karena kebanyakan tiket dibeli kalangan menengah keatas. “Program Pro Rakyat dalam rangka mudik harus direalisasikan oleh Pemerintah, diantaranya dengan subsidi. Penggunaan kereta api untuk mudik harus dapat disubsidi atau bahkan akan lebih baik lagi jika dapat digratiskan, karena kereta api dinilai lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat kecil,” jelas Ketua PURT DPD RI ini.
Fenomena tingginya tingkat pengguna sepeda motor pada mudik lebaran, telah memunculkan kekhawatiran akan kurangnya keamanan dalam ritual mudik. Menurut Pengamat Transportasi Yayat Supriyatna, pilihan moda transportasi berupa sepeda motor merupakan indikasi dari kurang baiknya perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia. “ Jika kondisi ekonomi masyarakat baik maka mereka akan cenderung memilih moda transportasi yang aman, seperti kereta api dan pesawat terbang,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika