Ketua DPD RI: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan
REPUBLIKA.CO.ID,PANDEGLANG - Pasal penghinaan yang diwacanakan dihidupkan kembali di era pemerintahan Joko Widodo ini terus menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Bahkan mantan presiden Susilo Bambang Yudoyono ikut membicarakan hal tersebut melalui akun twitternya.
Selain mantan presiden SBY, tokoh lain yang menanggapi soal pasal penghinaan presiden ini adalah Ketua DPD RI Irman Gusman. Ia memang tak membicarakan secara eksplisit apakah setuju atau tidak dengan menghidupkan pasal penghinaan tersebut.
NPemerintah mesti menata ulang kembali sistem demokrasi yang ada dibangun sejak 17 tahun yang lalu. Karena menurutnya demokrasi yang kita anut sudah mulai melampai batas dari etika berdemokrasi itu sendiri.
"Kita telah melakukan demokrasi, tapi belum melakukan konslidasi demokrasi, kita ini agak kebablasan, saya ngikutin betul detail detailnya, mari kita tata kembali (Demokrasi itu)," kata Irman Gusman seusai menutup muktamar Mathla'ul Anwar ke 19 di Pandeglang, Banten, Minggu (9/8).
Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam yang dianut masyoritas masyarakat Indonesia menghina sesorang sudah jelas tidak diperbolehkan. Namun masyarakat pun dihimbau dapat membedakan antara mengkritik dengan menghina.
"Agama kita saja sudah mengatur agar tidak membuka aib. Sampaikanlah sesuatu dengan baik, dengan cara-cara yang santun, dengan lemah lembut belum tentu menhina orang itu akan sesuai dengan maksudnya," jelasnya.
Menurutnya, Islam di Indonesia, sudah berkembang pesat dan luar biasa berkat adanya kesantunan, kesopanan dan menerima perbedaan di masyarakat, sehingga tidak ada perselisihan antar umat beragama.
"Nabi Muhammad saja dihina dicaci maki dikencingi, Islam agama etika, agama nilai. Saya tidak pernah menghina orang, tapi kritis dan saya justru salah satu orang yang tajam dalam mengkritik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika