AM Fatwa: Keputusan Rahmat Gobel Terkait dengan Minol Sudah Tepat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD AM Fatwa menilai keputusan Menteri Perdagangan sebelumnya Rahmat Gobel terkait dengan pembatasan minuman beralkohol sudah tepat. Dengan melakukan sentralisasi pengendalian Minol oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak akan kebingungnan untuk membuat Perda sendiri untuk wilayahnya.
"Sebenarnya menteri perdagangan yang lama yaitu Rahmat Gobel sudah tepat, sudah membuat aturan yang sifatnya nasional dengan panduan pembatasan itu," kata Fatwa kepada wartawan di Hotel Mega Anggrek, Selasa (15/9).
Menurut Fatwa, dengan diserahkan kepada daerah-daerah, akan menimbulkan simpang siur di daerah itu sendiri. Ia menyebutkan, akan ada daerah yang melarang sama sekali minol dengan mengeluarkan perda. Ada juga kepala daerah yang malah membebaskan minol.
"Nanti repot lagi Kementerian Dalam Negeri menghapus peraturan tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyayangkan rencana Kemendag untuk merelaksasi Permendag yang dikeluarkan era Rahmat Gobel, agar pembuatan peraturan terkait Minol diserahkan kepada daerah masing-masing. "Apa yang dibuat oleh Rahmat Gobel sudah proporsional. Tidak menghapus sama sekali, tapi pembatasan peredarannya. Itu yang rasional," kata Fatwa.
Mantan wakil ketua MPR periode 2009-2014 itu mengatakan, sebenarnya, dengan pengendalian berada di pusat, akan lebih teratur. Kalau di daerah-daerah menambah kebijakan yang sifatnya sektoral, tidak ada masalah, karena hanya terkait dengan teknis pelaksanaan.
Sementara anggota DPD lainnya Jhon Pierce, mengaku tidak masalah jika peraturan Minol dikembalikan kepada daerah. Ia mencontohkan, peraturan sentralisasi pengendalian minol tidak efektif berjalan di Batam.
"Semua orang datang ke Batam untuk berlibur, makan, istirahat. Kalau itu dilarang ya repot juga. Masa mereka harus bawa minuman dari Singapura atau Jakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika