Zulkifli Hasan Ingatkan Pemerintah tak Obral Tanah Air

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan meminta, pemerintah jangan mengobral sumber daya alam Indonesia dalam paket Kebijakan Ekonomi II. Sebab, dalam kebijakan terbaru yang dibuat, pemerintah melakukan deregulasi, untuk mempersingkat waktu perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya.

''Kita tunggu paket kebijakan ekonomi yang kedua bagaimana. Tapi yang penting, saya pesan jangan obral tanah air,'' kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut mantan Menteri Kehutanan tersebut, boleh saja izin dipersingkat satu sampai dua jam. Tapi jangan sampai memberikan izin pertambang hanya tiga hari selesai. Karena sumber daya alam itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu beda antara mempermudah izin sama mengobral izin.

''Kalau membuka warung bisa saja. Tapi kalau pasir Indonesia jangan diobral,'' ujar dia.

Terkait dengan belum tercapainya target pertumbuhan, menurut Ketua MPR itu, ini hanya soal penyerapan anggaran yang rendah. Ia menyatakan, penyerapan anggaran berjalan efektif pada bulan September hingga November.

''Pekerjaan baru berjalan pada bulan tersebut. Tapi mudah-mudahan Bupati dan Gubernur tidak takut lagi, sehingga ekonomi jalan,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika