DPD: Pemerintah Harus Terbuka Soal Pengelolaan Gambut

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyatakan, pemerintah perlu lebih terbuka dalam pengelolaan gambut untuk kegiatan ekonomi seperti di Malaysia.

"Tidak semua kegiatan di gambut harus dibatasi karena telah banyak kegiatan berjalan di kawasan itu. Jangan sampai keputusan yang salah berdampak pada kemandekan industri dan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia," katanya di Jakarta, Sabtu.
Irman juga mengungkapkan, dana desa yang anggarannya hampir Rp50 triliun bisa menjadi ujung tombak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

"Dengan memanfaatkan dana desa, Indonesia tidak perlu bergantung pada bantuan asing. Dana asing sudah sedikit, syaratnya pun banyak dan sulit," katanya.

Apalagi, lanjutnya, bantuan asing penuh dengan kepentingan yang bertujuan untuk melemahkan komoditas unggulan Indonesia seperti perkebunan sawit dan industri kehutanan.

Menurut dia, dengan memanfaatkan dana desa pemberdayaan masyarakat bisa terus digenjot, bersamaan dengan itu sosialisasi mencegah masyarakat terlibat dalam pembakaran lahan bisa diintesifkan.

Irman mencontohkan program desa bebas api yang kini dijalankan oleh sejumlah perusahaan, sebagai upaya kolaboratif yang terbukti berhasil menekan titik api.
"Pengendalian kebakaran memang harus melibatkan seluruh stakeholders, jangan saling menyalahkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika