HNW: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Berikan Vaksin Gratis

MPR
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Rep: Eko Supriyadi Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid prihatin dengan merebaknya kasus vaksin palsu. Karena itu, dirinya mendesak adanya sebuah solusi untuk menyelesaikan penyimpangan yang terjadi bertahun-tahun tersebut.

Pemerintah mesti menjelaskan kepada masyarakat seperti apa masalahnya dan apa dampak dari vaksin itu. Bagi pasien yang terbukti mendapatkan vaksin palsu, tinggal diproses bagaimana penangannya.

''Kalau divaksin ulang, pemerintah harus bertanggung jawab untuk menggratiskan bagi mereka yang tertipu oleh vaksin palsu,'' kata Hidayat saat dihubungi, Jumat (15/7).

Hidayat mengatakan, pemerintah beserta rumah sakit, dokter, IDI, apoteker, harus semakin diingatkan untuk berhati-hati agar tidak terjadi lagi pemalsuan vaksin yang sangat diperlukan masyarakat. Perlu juga adanya aturan yang lebih efektif untuk mengatur sanksi bagi mereka yang bersalah, supaya menimbulkan efek jera.

''Menurut saya, ada kelalaian dari pemerintah, RS, Apoteker yang membiarkan sekian lama mengambil vaksin palsu. Kelalaian berjamaah ini harus ada koreksi,'' ujar dia.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Pengamat Nilai Persaingan RIDO dan Pramono-Rano akan Ketat

Studi: Omega-3 dan Omega-6 Bisa Lindungi Tubuh dari Kanker

15 Bencana bagi yang Meninggalkan Sholat

BMKG Prakirakan Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan pada Kamis

Mendikti Tegaskan Alumni LPDP tak Harus Kembali ke Indonesia

Berdayakan Kelompok Wanita Tani, Telur Ayam Bahagia Dorong Perempuan Mandiri

Kisruh Pilkada Mengorbankan Rakyat

Menggugat Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Keamanan Obat dan Pangan

10 Alasan Pentingnya Memiliki Site Plan Saat Membangun Rumah

Tidak Hanya Bicara Bisnis, Telur Ayam Bahagia Berdayakan Difabel Jatam