Zulkifli: Reformasi Tinggalkan Dua PR Pelik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan reformasi yang telah berjalan selama 18 tahun ternyata masih meninggalkan dua pekerjaan rumah (PR) yang pelik. Dua PR itu yakni kesenjangan sosial dan pudarnya nilai-nilai kebangsaan.

Zulkifli Hasan mengatakan hal itu dalam sambutannya ketika menjadi pembicara utama pada acara Expert Meeting, kerja sama MPR RI dan Universitas Pancasila, di Jakarta, Kamis (27/10). Menurut Zulkifli, saat ini banyak pemimpin yang mengalami disorientasi kebangsaan.

"Mereka tidak tahu apa tujuan menjadi kepala daerah, baik menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur, sehingga berpikir dan bertindak selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan menjadi kaya raya," katanya.

Padahal saat dilantik, kata dia, setiap kepala daerah menyatakan sumpah dan janji untuk selalu taat pada konstitusi serta peraturan perundangan yang berlaku. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan selain masalah disorientasi, pascareformasi pemimpin di eksekutif dan legislatif juga melahirkan beragam produk peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, mulai dari UU hingga peraturan daerah.

Guna mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, kata dia, MPR RI diamanahkan oleh konstitusi dan UU untuk melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR RI. "Namun, MPR RI dengan keterbatasan jumlah anggotanya, tidak mungkin melaksanakan sendiri sosialisasi Empat Pilar," katanya.

Zulkifli menegaskan, harus ada lembaga khusus dan metode yang tepat untuk menyosialisasikan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi Pancasila, UU NKRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Sosialisasi Empat Pilar saat ini berbeda pola dan metodenya dengan penataran P4 pada era orde baru," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika