Persoalan Ibadah KKR Jangan Didramatisir

mpr
Wakil Ketua MPR EE Mangindaan.
Rep: Eko Supriyadi Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan menyatakan, tindakan memaksa untuk membubarkan acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu, oleh sebuah ormas tak bisa ditolerir. Ia pun berharap aparat berwenang bisa menuntaskan permasalahan ini.

Dia menambahkan, pemberitaan yang ada jangan terlalu mendramatisir persoalan ini. ''Saya kira tak begitu. Mari membuat berita yang sejuk,'' kata Mangindaan, saat sosialisasi Empat Pilar MPR, di Manado, Kamis (8/12).

Ia meminta masyarakat agar jangan saling memanas-memanasi berita di media sosial. Ia mengatakan sebaiknya masalah ini diserahkan pada polisi dan agar ditangani dengan baik.

Mangindaan berada di Manado untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR. Di sana ia bicara soal jumlah penduduk bumi yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. 50 tahun yang lalu, jumlah penduduk 5 miliar jiwa, sekarang sudah mencapai 7 miliar.

Dengan bertambahnya penduduk bumi, maka kebutuhan semakin banyak. Kebutuhan akan air, energi, dan pangan semakin ketat. ''Di sinilah terjadi persaingan memperebutkan ketiga hal tersebut terutama pangan dan energi. Pangan dan energi sangat strategis,'' kata Mangindaan.

Meski demikian, Mangindaan optimistis Indonesia bisa bertarung dalam persaingan global. Menurutnya, kunci untuk bisa bersaing adalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia menyatakan, ilmu pengetahuan bisa mengatasi kebutuhan pangan. Perebutan energi juga akan semakin ketat. Politikus Partai Demokrat itu menilai, semua kendaraan membutuhkan energi. Semakin banyak kendaraan, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan. ''Banyak orang memperebutkan energi,'' jelasnya.

Globalisasi, menurut Mangindaan, juga menjadi tantangan bangsa, globalisasi bisa mengintervensi bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi, pihak asing akan mempengaruhi perumusan kebijakan dalam negeri. Mangindaan menceritakan pengalamannya saat menjadi Menteri Perhubungan, saat dirinya hendak menyusun kebijakan perhubungan.

Karena itu, masyarakat Indonesia tak boleh hanya memandang ke dalam, namun juga harus memandang keluar. Ia mencontohkan, sebagai kawasan ekonomi khusus, daerah Bitung, Sulawesi Utara, dipersiapkan untuk menghadapi Abad Pasifik. ''Untuk itu, perencanaan Bitung harus berwawasan global. Pengaruh global harus kita perhitungkan dalam perumusan,'' ujarnya.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler