HNW: Ruang Politik Perempuan Terbuka Luas

HNW menerima Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia.

MPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW).
Rep: Amri Amrullah Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Waki Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima delegasi Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Senin (5/2). KPPI dipimpin Ketua Umum Dwi Septiawati dan dua pendamping anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli dan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Ulla Nurrachwati.


Kepada HNW, Dwi Septiawati mengungkapkan sebagai wadah lintas parpol, KPPI memiliki titik kesamaan platform yang dibagi dalam empat isu penting. Yakni pertama terkait edukasi politik perempuan, bagaimana pemahaman politik yang benar dan cara berkontribusi dalam politik.

Platform kedua, lanjut Dwi terkait dengan representasi perempuan dalam bidang politik, yang ketiga terkait proses advokasi soal kebijakan ditataran UU, Perda sampai kepada masyarakat dan yang keempat adalah membangun sinergitas. "Berangkat dari empat platform itulah KPPI menyatukan langkah kami di 26 DPD seluruh Indonesia untuk berupaya berperan bagi bangsa dan negara," kata Dwi.

Merespons hal tersebut, HNW sangat mengapresiasi KPPI berupaya untuk berkiprah dalam pembangunan bangsa dalam bidang politik. "Kita memang satu pemikiran bahwa sudah sangat seharusnya bila dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara melaui jalur berpolitik, sangat pemnting untuk mengarusutamakan atau memberi ruang yang lebi besar dan luas bagi kiprah kaum perempuan Indonesia," kata dia.

HNW mengatakan bahwa satu hal yang penting digarisbawahi adalah ketika elemen bangsa seluruhnya ingin menggunakan pendekatan demokrasi. Maka, jelas dia, demokrasi itu pada ujung akhirnya adalah untuk kedaulatan rakyat. Karena itu edukasi seputar demokrasi sangat penting untuk rakyat.

Sebab rakyatlah yang menentukan kepemimpinan bangsa. Rakyat sudah tidak lagi melihat dalam memilih itu karena faktor gender pria atau wanita. "Saya percaya rakyat dalam memilih itu melihat faktor visi, misi dan bukan gizi. Lalu faktor kapabilitas, bukan hanya elektabilitas, popularitas apalagi isi tas, itu yang harus dijaga dengan terus menerus diedukasi," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler