Ketua MPR Nilai Demokrasi Indonesia Masih Menyisakan Catatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, mengatakan dunia luar mengakui kemajuan demokrasi Indonesia. Banyak pencapaian yang diraih seperti otonomi daerah yang terus meluas serta pembanguan yang berkembang. Kendati demikian, menurut Zulkifli, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.

Sebab menurutnya, demokrasi pancasila harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat. "Ada catatan penting yang harus diperbaiki, demokrasi Pancasila ada catatan penting yang harus diatasi," ujar Zulkifli dalam tausiyah subuh berjamaah dalam rangka Milad Yayasan Pesantren Islam Al Azhar ke-66, di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Sabtu (7/4).

Zulkifli menyebut ada empat hal catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kesenjangan ekonomi di masyarakat. Menurutnya, jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka akan mengganggu cita-cita dari Indonesia itu sendiri.

Kedua, persoalan kesenjangan politik. Zulkifli menilai, saat ini terjadi perbedaan keinginan yang mencolok antara masyarakat dengan partai politik maupun dengan DPR. Ia mencontohkan terkait Undang-Undang (UU) MD3.

Ketiga, persoalan kesenjangan sosial. Padahal, menurutnya, demokrasi seharusnya menciptakan harmoni. Namun justru sebaliknya yang terjadi adalah ketidakpercayaan.

Keempat yaitu korupsi yang hingga saat ini masih sangat tinggi. Biaya politik yang tinggi, menurut Zulkifli, menjadi pemicu terjadinya korupsi. "Ada sistem yang perlu kita sempurnakan," kata Ketua Umun Partau Amanat Nasional (PAN) itu.

Untuk mengatasi catatan penting tersebut, kata Zulkifli, maka diperlukan haluan negara. Itu dibutuhkan agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa serta terlibat dalam perdamaian dunia dapat terwujud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika