In Picture: Bahas RUU Wawasan Nusantara, DPD-Lemhanas Gelar Audiensi

Audiensi PPUU dengan Lemhanas membahas RUU Wawasan Nusantara yang diinisiasi DPD.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan Nasional(LEMHANAS) RI dipimpin Ketua PPUU DPD RI John Pieris dan Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, membahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD RI, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan Nasional(LEMHANAS) RI dipimpin Ketua PPUU DPD RI John Pieris dan Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, membahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD RI, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan Nasional(LEMHANAS) RI dipimpin Ketua PPUU DPD RI John Pieris dan Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, membahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD RI, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan Nasional(LEMHANAS) RI dipimpin Ketua PPUU DPD RI John Pieris dan Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, membahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD RI, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan  Nasional (Lemhanas) RI. Audiensi membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD di Gedung Lemhanas, Kamis (27/6).

Audiensi dipimpin Ketua PPUU DPD RI John Pieris dan Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo. Mereka membahas RUU tentang Wawasan Nusantara. Beberapa hal yang mendasari usulan RUU Wawasan Nusantara terutama berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, sosial, politik, dan kebudayaan, di mana negara kita yang sangat heterogen ini rentan terhadap disintegrasi bangsa.

Salah satu latar belakang dari konsepsi RUU tentang Wawasan Nusantara adalah belum adanya instrumen hukum yang dapat menjamin terlaksananya konsepsi wawasan nusantara. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu bagi DPD untuk mempertegas pelaksanaan nilai - nilai kebangsaan  agar dapat dimuat secara komprehensif. 

 

Baca Juga


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Pertamax Dinarasikan Penyebab Kerusakan Mesin Kendaraan, Ini Temuan Pakar ITB

Indikator: Kekalahan PKS di Depok Sudah Terdeteksi, Pendukung Anies Membelot

Empat Doa Pilihan untuk Mempermudah Rezeki Dibaca Usai Sholat Dhuha

Andika-Hendi Kalah di Jateng, Pengamat Pertanyakan ke Mana Megawati dan Ganjar?

Pemain Timnas Lahap Menu Latihan Fisik Saat Perdana Berlatih di Bali

Alasan PDIP Usulkan Kepolisian Dikembalikan di Bawah Panglima TNI

Disebut Bangunkan Macan Tidur di Pilkada Jakarta karena Dukung Pramono, Ini Respons Anies

Gerindra Berjaya Saat PDIP Babak Belur pada Pilkada Serentak 2024

Kalah dari Lucky Hakim di Pilkada Indramayu, Ini Respons Nina

Terungkap, Aipda Robig Tembak Tiga Siswa SMK 4 Semarang tanpa Peringatan