Bamsoet Bahas Ekonomi, Politik dan Masa Depan Indonesia
Perlunya bantuan untuk berbagai korporasi dunia usaha agar tak collapse
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, melalui Podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) di akun Youtube Bamsoet Channel, mengupas kondisi bangsa di tengah pandemi Covid-19 hingga pascalahirnya UU Cipta Kerja. Sebagai salah satu tokoh nasional, Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical, punya segudang pengalaman di bidang ekonomi, politik, hingga sosial kemanusiaan. Antara lain sebagai Ketua Umum KADIN selama dua periode (1994-2004), Ketua Umum Partai Golkar ke-9 (2009-2014), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke-11 (2004-2005), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ke-14 (2005-2009).
"Salah satu hal penting yang menjadi perhatian Pak Ical adalah besarnya beban ekonomi nasional yang harus ditanggung akibat kredit macet. Dalam perhitungannya, jika tak segera diatasi, kredit macet bisa mencapai Rp 900 triliun. Karenanya, Pak Ical mendorong Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus sejalan dalam menjalankan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempercepat penanganan persoalan ekonomi," ujar Bamsoet usai Podcast Ngobras sampai Ngompol, bersama Aburizal Bakrie, di Jakarta, Selasa (13/10).
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Aburizal Bakrie menekankan perlunya bantuan untuk berbagai korporasi dunia usaha agar tak collapse menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.
"Di grup perusahaannya, Pak Ical memiliki program Bakrie Amanah, sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja di berbagai perusahaan grup Bakrie, maupun untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan pada umumnya. Ditengah pandemi Covid-19, Bakrie Amanah telah memberikan banyak bantuan untuk berbagai kalangan masyarakat. Pak Ical juga berjuang sekuat tenaga agar tidak perlu melakukan PHK terhadap para karyawannya. Sebuah sikap yang perlu ditiru oleh kalangan pengusaha lainnya," tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam sistem kabinet politik di Indonesia, Aburizal Bakrie berpandangan keberadaan Menteri Koordinator kurang cocok. Dirinya menyarankan diganti menjadi Menteri Senior yang dapat memberikan keputusan. Tak seperti Menteri Koordinator yang hanya bisa mengkoordinasi.
"Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Pak Ical memahami betul berbagai hambatan yang terjadi dalam sistem kabinet di Indonesia. Pandangannya tentang Menteri Senior akan semakin menambah semarak dialektika pembangunan politik kita," pungkas Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika