Legislator: Pilkada di Papua tak Terpengaruh Deklarasi ULMWP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal mengatakan proses menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Papua tak terganggu dengan deklarasi yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Ia mengklaim, Pilkada dan prosesnya berjalan lancar.

"Jadi saya kira masyarakat tidak terpengaruh dengan deklarasi atau apapun karena mereka sepakat untuk otonomi khsusus adalah jalan satu-satunya yang terbaik," kata Kardinal dalam konferensi pers yang digelar di DPR RI, Kamis (3/12).

Kardinal mengaku baru saja pulang dari Papua Barat untuk mengikuti kampanye di lima titik. Politikus Golkar itu mengklaim masyarakat semua antusias dengan baik dan tertib menjaga protokol kesehatan dan semua kampanye berjalan dengan baik dan aman.

Ia mengakui, Papua memang perlu perhatian khusus. Ia pun berharap semua instrumen pemerintah juga bisa menjaga Papua sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga mengatakan, sampai saat ini kondisi dalam rangka pilkada masih bs berlansung secara aman. Hal ini diketahui Azis dari prediksi dan laporan dari aparatur penyelenggara Pilkada, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP.

"(Penyelenggara) telah siap untuk mengantisipasi dan pelaksanaan 9 Desember ini insyaAllah berkat dukungan doa kita semua," ujarnya.

Untuk diketahui, ada 11 daerah di Papua yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Sebelas kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan Pilkada Serentak 2020 yaitu Merauke, Asmat, Yahukimo, Boven Digoel, Nabire, Keerom, Supiori, Waropen, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang dan Yalimo.

Sedangkan, Pilkada serentak di Papua Barat akan digelar di sembilan daerah yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat dan Sorong Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika