Jumlah KPPS Kabupaten Bandung Positif Covid-19 Bertambah

Ada beberapa skema untuk pergantian KPPS.

MOHAMMAD AYUDHA/ANTARA
Seorang petugas KPPS mengenakan pakaian hazmat dan Alat Pelindung Diri (APD) menuju ke rumah warga yang menjalani isolasi mandiri saat Simulasi Pilwakot di TPS 001 Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/12/2020). Simulasi tersebut untuk memberikan edukasi tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 sesuai dengan protokol kesehatan Pandemi COVID-19.
Rep: Hartifiany Praisra Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mengakui jumlah KPPS yang terjangkit Covid-19 kembali bertambah. Dari 1.500 KPPS yang reaktif saat tes rapid hasilnya sebanyak 199 orang positif terjangkit Covid-19. 


Komisioner KPU Kabupaten Bandung Supriatna menyebut, hasil itu terhitung Senin (7/12). Sebagai antisipasi, KPU sudah meminta PPS dan PPK untuk mengganti KPPS yang positif. 

"Dari awal rekrutmen KPPS itu dilimpahkan ke PPS masing-masing wilayah desa/kelurahan. Kita butuh kan 7 per TPS, kita instruksikan (cadangan) dua kali lipat," kata Supriatna di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (7/12).

Supriatna mengatakan, KPPS pengganti sudah menjalani tes rapid. Jila hasil tes reaktif, petugas tersebut tidak akan diikutsertakan pada Pilbup pada 9 Desember mendatang. 

"Kendalanya di sana, karena hasil swab itu dibawa ke Labkesda dan disana antrian karena seluruh Kabupaten yang Pilkada di tes disana, jadi hasilnya lama. Tapi, biasanya yang diprioritaskan untuk dikabarkan pada KPU adalah yang positif terjangkit Covid-19," kata Supriatna. 

Supriatna mengatakan, ada beberapa skema untuk pergantian KPPS. Pertama adalah penggunaan KPPS cadangan yang sudah disiapkan oleh PPS.

"Tapi kalau masih butuh, kita tarik dari TPS lain, tapi jika masih kekurangan, kita gunakan kerja sama dengan lembaga pendidikan," kata Supriatna. 

Supriatna meyakinkan, petugas KPPS baru tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini karena KPU terus melakukan bimbinhan teknis di tingkat PPS dan PPK. 

Menurut Supriatna, langkah ini digunakan agar pemilih merasa aman untuk menyalurkan hak pilihnya. Dia memastikan, seluruh KPPS yang bertugas terbebas dari Covid-19.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler