Rasio Timpang, Ketua DPD Minta Pemerintah Tambah SDM Dokter
Ketua DPD menyebut selain kekurangan jumlah, penyebaran SDM dokter juga tak merata
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbud Ristek untuk menambah SDM dokter serta memperbanyak fakultas kedokteran. Menurut LaNyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal.
Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi Covid-19."Kondisi saat ini sudah tak ideal. Untuk itu dalam satu dekade ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter. Karena itu sejak sekarang harus dialokasikan dengan memperbanyak fakultas kedokteran," ujar LaNyalla, Selasa (21/9).
Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Sedangkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1400 penduduk, serta persebarannya tidak merata.
Sementara itu Perhimpunan Dokter Spesialis Paru (PDPI) pada 2020 silam mengatakan dalam satu daerah, 1 dokter paru harus melayani 100 ribu penduduk. Padahal idealnya rasio dokter spesialis 2:100 ribu penduduk.
"Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat terasa. Ini tentunya berdampak pada dan minimnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk dokter spesialis, banyak RS yang harus menunggu dokter spesialis yang sedang bertugas di RS yang lain. Dokter spesialis bertugas di tiga RS dalam waktu sehari sudah sangat umum terjadi mengingat minimnya tenaga dokter tersebut," sambungnya.
Ditambahkan LaNyalla, jika hari ini saja jumlah dokter umum dan dokter spesialis tak ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka dapat dibayangkan seandainya para dokter memasuki masa pensiun.
"Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan kita bisa memasuki masa defisit dokter dan kolapsnya pelayanan kesehatan," lengkapnya.
LaNyalla juga meminta pemerintah berkaca pada kasus lonjakan Covid-19 pada Juli lalu. Dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan seiring perlunya pembaharuan dan peningkatan kualitas lulusan dokter sehingga lebih kompetitif harus diikuti dengan skema biaya studi yang bisa terjangkau.
"Harus dipikirkan adalah soal pendanaan bagi calon dokter. Karena bukan rahasia jika fakultas kedokteran selain susah masuk juga mahal biaya studinya. Perlu normalisasi biaya agar menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika