REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jangan sampai hanya berpusat di instansi pendidikan di bawah Kemendikbud. Instansi pendidikan di bawah kementerian lain yakni Kemenag juga harus disalurkan secara proporsional.

Muhadjir menuturkan, bahwa kontribusi madrasah cukup besar, sementara alokasi anggarannya masih kurang memadai. Memang, kata dia, masih perlu kecermatan dalam menyusun program prioritas, misalnya Program 1.000 doktor di Kemenag. 

"Jika dilihat dari populasi siswa, Madrasah yang ada di Kementerian Agama menyumbang sekitar 17 persen dari total populasi siswa. Karena itu tidak boleh hanya memerhatikan yang ada di Kemendikbud saja. Tapi juga siswa yang ada di Kemenag," kata Muhadjir, dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu. 

Selanjutnya, ia mengatakan pemerintah perlu mengalokasikan gaji guru honorer yang bersumber dari dana BOS. Idealnya, insentif guru honorer dapat menggunakan kelebihan DAU, karena setiap tahun alokasi DAU meningkat sementara jumlah guru pensiun dan tidak diganti cukup besar. Secara logika, alokasi DAU untuk gaji PNS di daerah mestinya mengecil.

Muhadjir menambahkan, baik Mendikbud maupun Menag agar terus memperbarui data siswa. Jangan sampai data siswa tidak akurat, mengingat penyaluran BOS berdasar pada jumlah siswa di setiap sekolah dan madrasah.

Di dalam memanfaatkan anggaran pendidikan, lanjut Muhadjir, harus memerhatikan tiga hal yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga hal tersebut yakni masalah kemiskinan, dan ketimpangan. Komponen pendidikan sangat dominan berpengaruh dalam IPM.

“Tidak mungkin kita meningkatkan produktivitas nasional jika proporsi terbesar angkatan kerja kita berpendidikan rendah. Makanya perlu ada terobosan-terobosan dari Kemendikbud dan Kemenag, dan saya mohon untuk terus berkolaborasi. Saya akan pantau betul kerja samanya untuk meningkatkan IPM," kata dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika