REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara (BP) Haji memastikan, Arab Saudi membatalkan wacana akan memotong kuota haji RI hingga 50 persen. Menurut Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, pembatalan itu terjadi lantaran Kerajaan masih percaya bahwa Indonesia mampu memperbaiki tata kelola haji pada tahun-tahun mendatang.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk lembaga baru yang khusus menyelenggarakan haji. Tidak seperti sekarang, yang mana Kementerian Agama (Kemenag) RI masih menangani urusan haji Indonesia.

"Masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan itu. Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan oleh Presiden 2026 pasti mengawal penuh kuota itu tidak dipotong," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.

Ia menjelaskan, ide pemotongan kuota haji RI memang sempat disampaikan pihak Saudi sebagai bentuk peringatan (warning) atas buruknya penyelenggaraan haji pada tahun ini. Bagaimanapun, wacana tersebut tidak lantas berkembang menjadi sebuah keputusan resmi. 

“Yang tepatnya itu wacana yang berkembang di Kementerian Haji dan Umrah (Arab Saudi), itu yang disampaikan ke kita. Karena mereka ingin memberikan peringatan, kira-kira tahun ini pelaksanaan haji buruk loh,” ucap Dahnil.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika