REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan STPMD APMD melakukan deklarasi Mazhab Timoho, Kamis (16/7). Deklarasi ini berangkat dari fenomena bahwa publik lebih akrab dengan istilah pakar politik dibandingkan dengan pakar pemerintahan.
Padahal para pakar tersebut sedang mengamati proses berpemerintahan, membahas orang-orang yang diberi kuasa untuk memerintahan, seni dan cara memerintah, kebijakan pemerintah, dan seterusnya.
Deklarasi Mazhab Timoho kemarin dilakukan bersamaan dengan peluncuran Jurnal Governabilitas pada acara webinar dengan tema ‘Dekolonisasi Ilmu Pemerintahan’ di Kampus STPMD APMD, Kamis.
Pembicara utama yang juga Ketua STPMD APMD, Sutoro Eko Yunanto, mengatakan terdapat dua tradisi utama yang berpengaruh dalam perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan di Indonesia, yakni tradisi mazhab Anglo-Saxon dan tradisi mazhab Kontinental Eropa.
“Benturan antarmazhab tersebut maka Ilmu Pemerintahan yang diajarkan di Indonesia menjadi tidak jelas secara ontologis. Ilmu Pemerintahan seolah-olah anti pada politik, lupa pada hukum, namun enggan pada administrasi,” kata Sutoro.
Karena problem inilah maka, menurut Sutoro, sudah saatnya para ilmuwan di Indonesia harus berani merekonstruksi Ilmu Pemerintahan yang bisa berdisi tegak sebagai disiplin keilmuan sekaligus berguna bagi rakyat, bangsa, dan negara.
Berangkat dari keresahan itu, Prodi Ilmu Pemerintahan STMPD APMD Yogyakarta mencoba mendudukkan ulang posisi Ilmu Pemerintahan dibingkai dengan lima konsep kunci yaitu government, governing, governability, governance, dan governmentality.
Kelima konsep kunci ini dinilai bisa menjadi roh, spirit, dan substansi dari disiplin Ilmu Pemerintahan yang khas Indonesia.
Andi Luhur Prianto, selaku pembahas dari Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki keresahan yang sama, bahwasannya Ilmu Pemerintahan saat ini berada dalam masa kritis.
Meski Ilmu Pemerintahan memiliki ciri khasnya sendiri diberbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, namun, saat ini Ilmu Pemerintahan bersifat lebih praktis dan hanya sedikit sekali yang membicarakan Ilmu Pemerintahan secara khusus dengan melihat ontologi, epistimologi, maupun aksiologisnya.
"Mazhab timoho diharapkan mampu membawa Ilmu Pemerintahan keluar dari bayang-bayang ilmu politik maupun administrasi dan membawa Ilmu Pemerintahan tidak lagi bersifat praktis namun mampu melihat fenomena yang ada secara luas, serta berpihak kepada masyarakat kecil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika