Saturday, 19 Jumadil Akhir 1446 / 21 December 2024

Saturday, 19 Jumadil Akhir 1446 / 21 December 2024

Ahmad Basarah Serukan Mahasiswa Sebarkan Moderasi Beragama

Kamis 24 Sep 2020 21:57 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menyerukan kalangan muda untuk menyebarkan moderasi beragama. Dia memberi apresiasi dan dukungan penuh kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyebarkan moderasi beragama ke tengah masyarakat.

Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menyerukan kalangan muda untuk menyebarkan moderasi beragama. Dia memberi apresiasi dan dukungan penuh kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyebarkan moderasi beragama ke tengah masyarakat.

Foto: MPR
Ahmad menilai moderasi beragama penting dikembangkan di Indonesia yang berbeda suku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menyerukan kalangan muda untuk menyebarkan moderasi beragama. Dia memberi apresiasi dan dukungan penuh kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyebarkan moderasi beragama ke tengah masyarakat. 

"Melakukan moderasi beragama sangat penting kita kembangkan di tengah bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku dan agama. Dengan prinsip moderasi beragama, kalangan muda akan cenderung toleran dan tidak mudah terjebak dalam ekstremisme beragama,’’  kata Ahmad Basarah dalam ceramahnya di hadapan 2000 mahasiswa tingkat akhir UIN Alauddin Makassar yang segera melaksanakan KKN, Kamis (24/9/20).

Dalam ceramah virtual berjudul ‘’Upaya dan Kerja Nyata Dalam Membumikan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat’’,  Ahmad Basarah menjelaskan bahwa KKN adalah bagian dari menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada dua cara melaksanakan KKN di tengah wabah Covid-19 sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3394 Tahun 2020, yakni  KKN dari rumah dan KKN dengan terjun ke tengah masyarakat. KKN dari rumah dilakukan dengan cara menguatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 sambil menyebarkan moderasi beragama lewat media sosial. 

"Atas kebijakan ini, saya ingin memberi apresiasi kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama yang mengarahkan para mahasiswa perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia untuk menyebarkan moderasi beragama. Di tengah kecenderungan pihak-pihak tertentu yang gemar melakukan takfir kepada sesama Muslim, atau melakukan tindakan antitoleransi kepada Non-Muslim, gerakan menebar moderasi beragama adalah pilihan tepat," jelas Ahmad Basarah. 

Di antara dua format KKN yang diatur Dirjen Pendis selama pandemi Covid-19, UIN Alauddin Makassar memilih format kerja sosial atau terjun langsung ke tengah masyarakat. Terhadap pilihan ini pun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu memberikan apresiasi yang tinggi karena kerja sosial pasti mempersyaratkan gotong-royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

"Terjun langsung ke tengah masyarakat untuk turut mengatasi penyebaran Covid-19 adalah tindakan heroik yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Keberanian sekaligus komitmen kuat UIN Alauddin ini harus diapresiasi sebagai sumbangsih kampus kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, dan kepada bangsa Indonesia umumnya, untuk terus mempersatukan NKRI," tandas Ahmad Basarah 

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, keberanian UIN Alauddin untuk terjun langsung ke masyarakat patut dicontoh oleh para mahasiswa lain di Indonesia. Lewat KKN, para mahasiswa akan merasakan langsung bagaimana mengabdi kepada masyarakat di tengah wabah Covid-19 dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi. 

"Dengan terjun ke masyarakat, mahasiswa akan membentuk karakter mulia dalam diri mereka, jiwa gotong royong, juga sikap peduli membangun bangsa sesuai logo segi lima UIN Alauddin yang melambangkan nilai-nilai Pancasila dan Islam," tandas Ahmad Basarah. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini lalu mengajak 2000 mahasiswa yang mendengarkan orasinya untuk menjadi intelektual yang membumi, bukan intelektual ‘’menara gading’’ yang asyik dengan diri sendiri. Dia menyebutkan tiga syarat untuk menjadi intelektual yang merakyat dan bertanggungjawab dalam pembangunan nasional, yakni menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 

"Setiap menyampaikan tiga syarat ini, saya selalu teringat pidato ilmu dan amal Presiden Soekarno pada 19 September 1951 yang menyebutkan, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan,” tegas penulis buku ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ ini. 

Wakil rakyat yang di era Reformasi 1998 terjun langsung menggalang kekuatan mahasiswa melawan tirani kepemimpinan orde baru itu juga mengutip ulama Islam terkemuka Mesir, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa bila ingin melihat masa depan suatu negara, orang hendaknya melihat kualitas kaum pemuda di negara itu pada hari ini. 

"Untuk itu, selagi kalian menjadi pemuda, selagi masih penuh energi, jangan berhenti untuk peduli pada bangsa, peduli pada negara, dan peduli pada ideologi negara yang menghendaki masyarakat kita menjadi masyarakat yang nasionalis sekaligus religius."

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler