REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan pemerintah daerah masih sangat berhati-hati dalam melakukan keputusan sekolah tatap muka. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud, Jumeri mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan daerah.

"Kebanyakan, kami sudah tahu kepala daerah sangat berhati-hati dalam pembelajaran tatap muka ini. Padahal, ini platform terbaik pembelajaran yang mestinya harus kita berikan kepada anak," kata Jumeri, dalam diskusi daring, Sabtu (23/1).

Ia mengatakan kebanyakan pemerintah daerah belum memahami bahwa sekolah bisa dibuka per kecamatan. Artinya, jika satu daerah memiliki 17 kecamatan dan ada dua kecamatan yang dinilai aman dari Covid-19, maka dua kecamatan tersebut bisa dibuka terlebih dulu.

Jumeri menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemendikbud juga memisahkan rapat koordinasi dengan pemerintah di daerah dengan sinyal internet memadai dan daerah yang sulit sinyal internet.

"Kita pisahkan dalam rapat, supaya ada koordinasi yang lebih baik. Permasalahannya bisa dipisahkan antara daerah yang akses internetnya mudah dan yang sulit akses internet," kata Jumeri menambahkan.

Saat ini jumlah sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 15,5 persen dari total seluruh sekolah. Kemendikbud menilai, hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih berhati-hati dengan melakukan pembelajaran tatap muka.

Adapun rincian sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka berdasarkan jenjang yakni, SD 13,5 persen, SMP 19,8 persen, SMA 19 persen, dan SMK 17,5 persen. Untuk kota-kota besar yang memiliki klaster Covid-19 paling tinggi, sebagian besar belum melakukan pembelajaran tatap muka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika