REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, mengungkapkan keprihatinan akan tingginya pelaku usaha ultra mikro yang masih mengandalkan rentenir untuk memperoleh pinjaman modal. Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (7/2), mengungkapkan hasil survei yang dilakukan oleh BRI kepada 30 juta pelaku usaha ultra mikro.

"Data yang di-publish dari survey ini sangat memprihatinkan," katanya dan menambahkan bahwa sebanyak 5 juta pelaku usaha ultra mikro masih mengandalkan rentenir untuk memperoleh pinjaman modal.

Selain itu, hasil survei tersebut juga mengemukakan bahwa 15 juta pelaku usaha ultra mikro mendapatkan pendanaan dari sektor formal atau perbankan. Dari jumlah 15 juta pelaku usaha ultra mikro tersebut, antara lain sebanyak 3 juta pelaku usaha mendapatkan pendanaan dari perbankan, sebanyak 3 juta pelaku usaha memperoleh pendanaan dari Pegadaian, 6 juta pelaku usaha mendapat pendanaan dari Group Lending.

Kemudian, lanjutnya, 1,5 juta pelaku usaha memperoleh pendanaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta 1,5 juta pelaku usaha mendapatkan pendanaan dari perusahaan finansial technology (fintech).

Adapun sebanyak 18 juta pelaku usaha ultra mikro, ungkap Anis, masih sama sekali tidak terlayani oleh sektor formal maupun nonformal. Untuk itu, ujar dia, diharapkan pihak perbankan agar dapat memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM yang lebih murah dan lebih cepat, sehingga 5 juta pelaku usaha ultra mikro yang pinjam ke rentenir itu bisa pindah ke bank.