Ahad 16 Jan 2022 03:02 WIB

Anggota Komisi X DPR: Kurikulum Prototipe Kurangi Beban Siswa dan Guru

Anggota Komisi X DPR mengatakan, Kurikulum Prototipe dapat menyasar materi esensial.

Rep: Ronggo Astungkoro / Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai opsi Kurikulum Prototipe dapat mengurangi beban siswa dan guru karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel. (Foto: ilustrasi sekolah)
Foto: Republika/Mgrol100
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai opsi Kurikulum Prototipe dapat mengurangi beban siswa dan guru karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel. (Foto: ilustrasi sekolah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menilai opsi Kurikulum Prototipe dapat mengurangi beban siswa dan guru karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel. Kurikulum itu, kata dia, dapat menyasar pada materi esensial sehingga guru punya cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. 

“Bukan menghapus (kurikulum sebelumnya) tapi ini lebih efisien. Inilah kebijakan umumnya. Saya menyetujui kurikulum ini untuk dilaksanakan di Indonesia,” kata Sofyan dalam siaran pers, Sabtu (14/1). 

Baca Juga

Sofyan Tan juga menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi untuk dapat bertahan di tengah perkembangan zaman. Salah satunya menyangkut opsi model kurikulum yang berlaku di Indonesia. Menurut dia, kebijakan kurikulum harus mampu membentuk talenta dan karakter anak secara keseluruhan. 

Kemendikbudristek sebelumnya telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kurikulum Darurat yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah pada masa pandemi. Hasilnya, penerapan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak learning loss akibat pandemi secara signifikan. 

Studi yang dilakukan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menunjukkan, siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Penggunaan Kurikulum Darurat disebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen untuk literasi dan 86 persen untuk numerasi. 

Hasil riset menunjukkan, satuan pendidikan yang melakukan penyesuaian terhadap kurikulumnya di masa pandemi cenderung dapat meminimalisir dampak kehilangan pembelajaran. Kurikulum Darurat dinilai efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk melakukan fleksibilitas dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan muatan lokal. 

“(Kurikulum) perlu mengakomodasi partisipasi masyarakat dan stakeholder agar apa yang diajarkan relevan,” kata Sofyan. 

Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, meyakini, komponen penting dalam proses pendidikan adalah ketika materi atau konteks pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut dia, itulah  yang menjadi kerangka pemikiran dalam melaksanakan penyesuaian kurikulum. 

“(Saat ini) antara apa yang dipelajari (konteks) dengan penerapannya sangat berbeda. Kenapa kita sesuaikan kurikulum adalah untuk mengatasi learning crisis,” kata Anindito. 

Merujuk data PISA, Anindito menyampaikan, hanya sedikit peserta didik di Indonesia yang menguasai keterampilan dasar pada literasi dan numerasi hingga tingkat SMP dan sederajat. Kesenjangan di bidang pendidikan dan ekonomi ini katanya, akan menjadi "bom waktu" bagi generasi yang akan merambah ke sektor lain yakni sosial dan politik. 

Kurikulum yang relevan menurut dia merupakan instrumen yang sangat berpengaruh untuk mencegah kesenjangan terutama bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun geografis. “Tidak cukup hanya dengan (penyesuaian) kurikulum, tapi juga kita rancang program Merdeka Belajar sebagai prioritas dalam menangani krisis belajar,” kata dia. 

Dia kemudian seraya mengajak agar seluruh ekosistem pendidikan mendukung perbaikan kurikulum secara sistemik. Anindito meyakini, kurikulum berkontribusi dalam mengoptimalisasikan pola ajar para pendidik. Menurut dia, itu terbukti dengan penerapan Kurikulum Darurat ada dampak positif yang signifikan dalam capaian belajar siswa. 

“Kita terapkan Kurikulum Prototipe ini terbatas pada Sekolah Penggerak agar bisa mendapat umpan balik dulu. Tidak ada seleksi bagi sekolah lain yang ingin menjalankan Kurikulum Prototipe, kita dukung. Yang ada hanya pendaftaran dan pendataan,” kata dia. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BSKAP, Suhadi, menyebut pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan agar acuan pembelajaran dapat selaras dengan karakter peserta didik dan sesuai perkembangan zaman. Kegiatan sosialisasi, kata dia, adalah upaya pihaknya agar kebijakan kurikulum bisa dipahami dengan baik oleh ekosistem pendidikan di Indonesia. 

"Selain itu, untuk menerima umpan balik agar Kurikulum Prototipe bisa diimplementasikan dengan baik,” jelas dia. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement