REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meta mengikuti rekomendasi Dewan Pengawas untuk menghapus kebijakan yang mengizinkan pengguna dapat membagikan alamat rumah untuk umum. Kebijakan Meta muncul sekitar setahun setelah Dewan Pengawas meminta perusahaan untuk mempertimbangkan penanganan atas informasi alamat rumah pengguna.
Pada Februari tahun lalu, Dewan mengeluarkan tanggapan yang meminta Meta untuk memperketat kebijakannya seputar berbagi alamat rumah pengguna karena khawatir terjadinya doxxing atau tindakan menyebarluaskan informasi pribadi ke publik. Meskipun Facebook dan Instagram sudah memiliki aturan untuk melarang pengguna membagikan alamat rumah seseorang, platform milik Meta tidak mengambil tindakan terhadap postingan yang berisi alamat yang tersedia untuk umum.
“Seperti yang dicatat oleh Dewan dalam rekomendasi ini, menghapus pengecualian untuk informasi perumahan pribadi yang tersedia untuk umum dapat membatasi ketersediaan informasi ini di Facebook dan Instagram ketika masih tersedia untuk umum di tempat lain. Namun, kami menyadari bahwa menerapkan rekomendasi ini dapat memperkuat perlindungan privasi di platform kami,” kata Meta, dilansir The Verge, Senin (11/4/2022).
Selain itu, Meta mengubah tanggapannya terhadap postingan yang menyertakan foto bagian luar rumah pribadi. Perusahaan tidak akan mengambil tindakan jika properti yang digambarkan adalah fokus dari sebuah berita, kecuali jika dibagikan dalam konteks mengorganisir protes terhadap penduduk. Ini juga akan memungkinkan pengguna untuk berbagi bagian luar tempat tinggal milik pejabat tinggi, seperti kepala negara atau duta besar.
Meta tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan alat yang memudahkan pengguna untuk melaporkan pelanggaran privasi. Namun, perusahaan mengatakan sedang menguji cara untuk membuat opsi pelaporan Pelanggaran Privasi lebih mudah ditemukan. Alih-alih mengklik melalui dua menu dan mencari opsi tertentu, Meta mengatakan akan menguji membuat opsi lebih menonjol.
Dewan menyarankan untuk membuat saluran khusus untuk menangani laporan doxxing, tetapi Meta menolak untuk mengambil tindakan. Sebab, Meta secara aktif sudah membangun saluran baru bagi pengguna untuk mendapatkan dukungan dan telah bermitra dengan lebih dari 850 organisasi yang dapat dihubungi oleh korban untuk mendapatkan bantuan, seperti Revenge Porn di Inggris dan Jaringan Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Amerika Serikat.
Perubahan kebijakan yang direncanakan Meta, terutama keputusannya untuk menutup alamat tempat tinggal, harus menambahkan lapisan perlindungan tambahan bagi korban doxxing.
Dewan Pengawas diluncurkan pada tahun 2020 dan mencakup beragam anggota yang memberikan panduan eksternal tentang keputusan dan kebijakan moderasi Meta di semua platformnya. Meta tidak terikat pada keputusan apa pun yang dibuat oleh Dewan Pengawas, tetapi harus menanggapi setiap rekomendasinya.