REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak lima juta data guru di Tanah Air diduga bocor akibat peretasan. Kebocoran data ini diminta untuk segera ditelusuri karena dikhawatirkan menganggu proses perbaikan manajemen pengelolaan guru, termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saat ini berbagai upaya memperbaiki manajamen pengelolaan guru tengah dilakukan oleh pemerintah termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK. Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan mempengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022).

Dalam beberapa terakhir beredar informasi ada sekitar lima juta data guru yang diduga bocor dan dijual di forum Breached.to oleh peretas. Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga.

Huda menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 disebutkan, jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Maka jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacauan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK.