REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Belum sepekan miliader Elon Musk membeli Twitter, dia harus menghadapi sejumlah pertanyaan. Termasuk rentetan pertanyaan mengenai kapan mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ke platform. Pekan lalu dia akhirnya membeli platform seharga 44 dolar AS atau sekitar Rp 687 triliun setelah melalui drama panjang.
Lewat cicitannya, Musk mengeluhkan banyaknya warganet yang menanyakan soal Trump. “Jika saya memiliki satu dolar untuk setiap kali seseorang bertanya kepada saya apakah Trump akan kembali ke platform ini, Twitter akan mencetak uang,” kata Musk, dilansir dari Independent, Selasa (1/11/2022).
Sebelum pengambilalihan, Musk menilai Twitter salah karena melarang Trump setelah para pendukungnya menyerang US Capitol pada 6 Januari 2021 lalu. Namun, setelah itu, dia tidak mengatakan apakah akan mengembalikan Trump ke platform jika dia berhasil mengakuisisi Twitter.
“Saya pikir itu tidak benar untuk melarang Donald Trump. Saya pikir itu adalah kesalahan karena mengasingkan sebagian besar negara dan pada akhirnya tidak mengakibatkan Donald Trump tidak memiliki suara,” ujar dia pada Mei lalu.
Pada Jumat, sehari setelah memecat petinggi Twitter, termasuk CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan Kepala Hukum Vijaya Gadde, Musk mengungkapkan akun yang dilarang seperti milik mantan presiden Donald Trump tidak akan segera dipulihkan. Dia mengatakan perusahaan media sosial akan membentuk dewan moderasi konten dengan sudut pandang yang sangat beragam untuk mempertimbangkan akun mana yang diizinkan kembali.
Terlepas dari pernyataan Musk bahwa Trump mungkin tidak akan diterima kembali, mantan presiden itu merayakan pembelian Twitter oleh CEO Tesla. Trump mengunggah unggahan di platform media sosialnya, Truth Social.
“Saya sangat senang bahwa Twitter sekarang berada di tangan orang yang waras dan tidak akan lagi dijalankan oleh mereka yang sangat membenci negara kita,” kata Trump. Selain larangan Twitternya, Trump juga dilarang menggunakan Instagram dan Facebook karena penolakan pemilihannya yang berulang dan mendorong informasi yang salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika