Oleh : Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan; Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, Saat ini dunia sedang dihadapkan pada krisis pangan dan energi yang mengerikan. Persoalan ini, menurut Sekjen PBB Antonio Gutteres, semakin menjadi persoalan yang mendasar bagi seluruh bangsa dunia.
Baru-baru ini beberapa tokoh nasional sampai menyinggung pentingnya kedaulatan pangan dan energi. KH Said Aqil Siroj dalam diskusi Reformasi Tata Kelola Energi Nasional Kamis (17/11/2022) mengajak para tokoh berkontribusi membangun kedaulatan pangan dan energi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan energi dan kekuatan sumber daya alam yang luar biasa.
Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir juga meminta negara untuk berkomitment kuat mewujudkan kedaulatan pangan dari pertanian lokal dan negara harus punya komitmen kuat melindungi dan mewujudkan kedaulatan pertanian dan pangan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta(15/11/2022) menyatakan para ilmuwan Indonesia untuk menyiapkan konsep yang tepat dalam menghadapi krisis energi, pangan, dan energi, termasuk regulasinya.
Tentu untuk mencapai kedaulatan pangan dan energi bukan langkah yang mudah. Diperlukan berbagai kebijakan yang diterapkan secara sinergis. Negara beserta masyarakat harus mendorong Indonesia untuk berdaulat pangan dan energi dengan sumber daya yang dimiliki. Negara juga harus memastikan seluruh penduduk di Indonesia mendapatkan bahan pangan dan energi sesuai kemampuannya.
Sejak beberapa periode pemerintahan berjuang memenuhi produksi padi, jagung, dan kedelai dari dalam negeri. Sejumlah jenis bantuan diberikan kepada petani berupa subsidi pupuk, benih gratis, alat dan mesin pertanian serta prasarana fisik bendungan, irigasi dan jalan usahatani. Harapannya, petani bisa menjadi aktor utama kedaulatan pangan nasional.
Untuk kedaulatan energi, persoalan negeri ini juga dihadapkan dengan tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). Ke depan pemerintah dirasa semakin perlu memperluas konversi penggunaan BBM dengan bahan bakar nabati (BBN), yaitu biodiesel untuk menggantikan solar, bioetanol untuk menggantikan bensin, dan bio-oil (minyak nabati murni) untuk menggantikan bahan bakar minyak.
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan menekankan pada hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya dan menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya. Konsep kedaulatan pangan harga yang adil perlu memperhitungkan biaya produksi, pendapatan dan keuntungan serta kesejahteraan petani secara bermartabat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok pangan dan pelaku ekonomi kerakyatan.
Untuk itu pemenuhan produksi pangan nasional terus didorong melalui program intensifikasi, ekstensifiksi, dan peningkatan kualitas produksi pertanian. Saat ini tidak bisa memperjuangkan kedaulatan pangan hanya pada lahan baku sawah yang hanya sekitar 7,4 juta ha saja.
Untuk menjamin produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha produksi pangan, maka lahan-lahan pertanian dan lahan potensial yang ada harus dipertahankan dan dimanfaatkan. Perlindungam atas konversi lahan menjadi pemukiman, infrastruktur, kawasan industri, dan penggunaan lainnya perlu dibatasi dengan ketat.
Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk pertanian juga menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan mengingat lahan pekarangan kita mencapai 10 juta ha lebih dan potensial menghasilkan pangan. Juga upaya diversifikasi pangan dan peningkatan produksi tanaman pangan lokal tidak terfokus pada satu komoditas pangan saja. Melalui gerakan pemanfaatan pangan lokal secara massal seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, dan kentang, kedaulatan pangan akan makin kuat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan berkali-kali, negara kita memiliki kekuatan dan potensi untuk mencapai kedaulatan pangan. Ada 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan sebenarnya cukup untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan keanekaragaman pangan lokal tersebut, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi juga dunia.
Pemerintah juga akan secara aktif melakukan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, yaitu dengan penguatan cadangan beras pemerintah pada semua level, dari tingkat provinsi hingga ke level desa. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah melakukan pengembangan pertanian modern, termasuk pengembangan smart farming, green housefarming, dan screen house farming untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam.
Bersyukur bahwa dalam tiga tahun terakhir negara kita sudah swasembada beras dan tetap mampu mencukupi beberapa bahan pokok pangan lainnya. Tentu kedaulatan pangan akan lebih mudah dicapai bila komoditas pangan bisa dihasilkan dari dalam negeri, meminimalisir impor dan mengadakan pangan bisa diakses secara mudah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika