REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Uni Eropa (UE) pada Rabu (30/11/2022) mengusulkan pembentukan pengadilan khusus didukung PBB untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang oleh Rusia di Ukraina. Blok tersebut juga usul penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, bahwa blok beranggotakan 27 negara itu ingin membuat Rusia membayar kerusakan yang ditimbulkannya di Ukraina dengan menggunakan aset Rusia yang dibekukan di bawah sanksi. Dia memperkirakan kerusakan Ukraina mencapai 600 miliar euro.
"Rusia dan oligarkinya harus memberi kompensasi kepada Ukraina atas kerusakan dan menutupi biaya untuk membangun kembali negara itu,” kata von der Leyen.
“Kami memiliki sarana untuk membuat Rusia membayar," imbuhnya.
Von der Leyen mengatakan, 300 miliar euro cadangan bank sentral Rusia telah dilumpuhkan, dan 19 miliar euro uang oligarki Rusia telah dibekukan. "Dalam jangka pendek, kami dapat membuat struktur dengan mitra kami untuk mengelola dana ini dan menginvestasikannya,” katanya.
“Kami kemudian akan menggunakan hasilnya untuk Ukraina, dan setelah sanksi dicabut, dana ini harus digunakan sehingga Rusia membayar kompensasi penuh atas kerusakan yang terjadi di Ukraina," ujarnya menambahkan.
Uni Eropa mengatakan pencabutan pembatasan aset Rusia dapat dikaitkan dengan kesimpulan dari kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia yang akan menyelesaikan masalah reparasi kerusakan. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan militernya dituduh melakukan pelanggaran mulai dari pembunuhan di pinggiran kota Kiev Bucha hingga serangan mematikan terhadap fasilitas sipil termasuk pengeboman teater di Mariupol pada 16 Maret. Penyelidikan Associated Press menetapkan kemungkinan membunuh hampir 600 orang.
Von der Leyen mengatakan, UE akan bekerja dengan mitra internasional untuk mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin bagi pengadilan. Langkah ini sambil terus mendukung pekerjaan International Criminal Court atau Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Investigasi kejahatan militer yang dilakukan selama perang di Ukraina sedang berlangsung di seluruh Eropa. ICC yang berbasis di Den Haag telah meluncurkan investigasi.
Von der Leyen mengatakan diperkirakan lebih dari 20 ribu warga sipil Ukraina dan lebih dari 100 ribu perwira militer Ukraina telah tewas sejak awal perang.
Sementara itu, Ibu negara Ukraina Olena Zelenska pada Selasa juga mendesak agar penjajah Ukraina dimintai pertanggungjawaban saat dia berbicara kepada anggota parlemen di London "Kemenangan bukanlah satu-satunya hal yang kami butuhkan. Kami membutuhkan keadilan," katanya. Ia membandingkan kejahatan perang Rusia dengan kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Dia meminta Inggris untuk memimpin upaya mendirikan pengadilan pidana untuk mengadili orang-orang senior Rusia atas invasi tersebut, mirip dengan pengadilan Nuremberg pascaperang terhadap para pemimpin Nazi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
