REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Model pemrosesan bahasa alami OpenAI, ChatGPT, menggemparkan dunia ketika diluncurkan kembali pada November tahun lalu. Alat yang berbentuk chatbot ini dapat menjawab pertanyaan dengan cara percakapan dan membantu orang menghasilkan kode dengan berbagai jenis konten.
Saat ini ChatGPT sudah banyak diandalkan para siswa untuk menulis makalah mereka. Hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat banyak sistem sekolah umum di AS melarang chatbot tersebut sepenuhnya.
Meski demikian, Chief Technology Officer OpenAI, Mira Murati percaya bahwa sekolah tidak perlu melarang ChatGPT. Murati percaya chatbot tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi pembelajaran siswa.
Dalam wawancara dengan Time, Murati mengatakan bahwa ChatGPT berpotensi merevolusi cara belajar. Setiap orang memiliki latar belakang, cara belajar yang berbeda. “Dan pada dasarnya setiap orang mendapatkan kurikulum yang sama,” ujarnya, dikutip dari neowin.net, Senin (6/2/2023).
Dengan alat seperti ChatGPT, orang dapat berkomunikasi tanpa henti dengan model untuk memahami konsep dengan cara yang sesuai tingkat pemahaman mereka. Hal itu memiliki potensi besar untuk membantu dunia pendidikan yang dipersonalisasi.
Ketika ditanya tentang reaksinya terkait pelarangan ChatGPT oleh sekolah, Murati mengatakan bahwa teknologi yang diciptakan perusahaannya bertujuan mendukung kecerdasan dan kemampuan umum dengan keandalan tinggi.
“Tetapi ketika membukanya untuk sebanyak mungkin orang dengan latar belakang dan keahlian domain yang berbeda, Anda pasti akan terkejut dengan hal-hal yang mereka lakukan dengan teknologi, baik secara positif maupun negatif," kata dia.
Murati menambahkan perlunya pengaturan kecerdasan buatan (AI), karena menurutnya hal itu bisa disalahgunakan atau digunakan oleh oknum. Dia menambahkan bahwa meskipun penting bagi OpenAI dan perusahaan serupa lainnya untuk memperkenalkan teknologi semacam itu kepada publik secara terkendali dan bertanggung jawab, mereka tetap membutuhkan bantuan dari regulator. Peran pembuat kebijakan dan pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa AI digunakan dengan benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika