REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani, memimpin Sidang Paripurna pertama AIPA ke-44 yang digelar di Jakarta. Dalam sidang tersebut, ia meminta parlemen negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani berbagai permasalahan global.
Sidang Umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA menyusul presidensi DPR sebagai Ketua AIPA tahun 2023, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Event bergengsi di ASEAN tersebut digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Sabtu (5/8/2023) lalu.
Saat memimpin sidang paripurna AIPA ke-44 yang diselenggarakan pada Senin (7/8/2023), Puan menyinggung ASEAN yang kini tengah menghadapi berbagai krisis multi-dimensi. Menurutnya, ini merupakan kesempatan bagi Parlemen untuk menjawab tantangan secara bersama-sama.
"Parlemen anggota AIPA harus dapat menjadi contoh, lead by example dalam penanganan berbagai permasalahan di kawasan. Sehingga permasalahan di Asia Tenggara dapat diselesaikan oleh negara-negara di kawasan ini. Kita perlu mempertahankan ASEAN Centrality," kata Puan dalam siaran persnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengungkap, Sidang Umum AIPA ke-44 menjadi kesempatan bagi parlemen Asia Tenggara dalam menghadapi sejumlah tantangan. Puan merinci, tantangan tersebut seperti defisit perdamaian, defisit pembangunan serta defisit iklim.
"Saat ini kita sedang menghadapi berbagai krisis multi-dimensi, baik terkait meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Tenggara, pelambatan ekonomi global, ataupun meningkatnya pemanasan global," terangnya.
Selain itu, Puan juga menyinggung perihal isu kemanusiaan di Myanmar. Ia mengatakan, AIPA terus memprioritaskan solidaritas di kawasan Asia Tenggara demi mendukung dalam mengedepankan konsensus lima poin yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memulihkan situasi di Myanmar.
"Sementara itu, untuk menjamin terwujudnya perdamaian Asia Tenggara, saya ikut mendorong seluruh negara yang berkepentingan di Asia Tenggara untuk mengimplementasikan Treaty of Amity and Cooperation (TAC)," papar Puan.
Sebelum memasuki agenda pernyataan ketua delegasi Parlemen anggota AIPA, Puan menjelaskan bahwa Sidang Umum AIPA Ke-44 ini juga mengusulkan Majelis Nasional Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai Wakil Ketua.
Sesuai Pasal 10 (1) Statuta AIPA, Ketua Delegasi Parlemen Anggota AIPA yang akan menyelenggarakan Sidang Umum AIPA berikutnya akan menjabat sebagai Wakil Presiden Sidang Umum AIPA yang sedang berlangsung.
"Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan Yang Mulia Dr. Xaysomphone Phomvihane, Presiden Majelis Nasional Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai Wakil Ketua," kata Puan.
Dengan mengetuk palu satu kali, Puan memberi tanda bahwa Sidang Umum AIPA dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Sesuai agenda yang disusun dalam Sidang Komite Eksekutif pada Ahad (6/8/2023) kemarin, seluruh Ketua Parlemen AIPA, perwakilan dari negara observer dan organisasi internasional diberikan waktu untuk menyampaikan pernyataan terkait berbagai isu yang akan dibahas bersama.
"Saya berharap para delegasi dapat berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pandangannya tentang bagaimana Parlemen dapat bersikap responsif dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera," terang mantan Menko PMK tersebut.
Puan kemudian mengizinkan satu per satu perwakilan delegasi menyampaikan pandangannya. Ketua Parlemen Filipina Ferdinand Martin G Romualdez pun menyinggung mengenai parlemen yang responsif harus mengedepankan dialog dalam setiap tantangan yang ada.
"Keberadaan parlemen yang responsif dengan mengedepankan dialog terbaik, dalam membagikan data dan teknologi dalam setiap permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama," kata Ferdinand.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Delegasi Singapura Mohd Fahmi Bin Aliman. Ia menuturkan, dialog menjadi platform terbaik yang diusung dalam menjawab tantangan didepan. Baik di regional maupun internasional.
"ASEAN harus menjadi platform yang mengedepankan dialog dalam setiap permasalahan yang tengah di hadapi. Dengan bersama-sama kita mampu membawa ASEAN lebih baik dan maju serta melihat setiap tantangan dengan bekerja sama," ucap Fahmi.
Sementara itu sebagai tuan rumah, Indonesia juga memberikan pendapat yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Friedrich Paulus. Ia menuturkan, parlemen memiliki peran penting sebagai penyambung suara rakyat.
"Kehadiran kita di sini sebagai pembawa aspirasi rakyat yang harus dibawa bersama-sama demi mencapai tujuan ASEAN yang sejahtera. Selain itu, kita juga harus menyikapi berbagai masalah dimulai dari kemiskinan ekstrem, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, krisih hutang, dampak becana iklim hingga keterbatasan akses kesehatan," papar Lodewijk.
Di sisi lain, negara-negara observer juga memberikan tanggapan dalam Sidang Umum AIPA. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Timor Leste Maria Fernanda Lay. Sebagai negara yang baru bergabung di ASEAN, Timor Leste disebut mendukung penuh rangkaian acara AIPA.
"Kami berharap, bisa terus berkontribusi dalam perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Kami sadari, bahwa setiap tantangan perlu diselesaikan secara bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat di ASEAN,” ungkap Maria.
Meski sudah tergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN, Timor Leste masih hadir sebagai negara observer di Sidang Umum AIPA kali ini. Hal tersebut lantaran Timor Leste masih mengajukan keanggotaannya di AIPA. Maria berharap Timor Leste bisa segera bergabung sebagai anggota forum parlemen Asia Tenggara tersebut.
“Kedepannya, kami berharap bisa ikut terlibat," ujarnya.
AIPA terdepan menyumbang ide dan gagasan bagi ASEAN...
