REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, Puan Maharani mendorong kemajuan para pemimpin perempuan. Ia pun mengajak para pemimpin perempuan di ASEAN membangun kebijakan yang responsif gender.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA (WAIPA) yang digelar dalam Sidang Umum AIPA ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8/2023). Pertemuan yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri tersebut menghadirkan anggota-anggota parlemen perempuan AIPA, meski ada negara yang juga mengirimkan delegasi laki-laki.
Sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44, Puan menyambut hangat para anggota parlemen dan delegasi yang hadir. Ia memandang, pertemuan anggota parlemen perempuan AIPA penting, apalagi untuk membahas tema ‘Memajukan Partisipasi Perempuan dan Mempromosikan Kepemimpinan Perempuan’.
“Topik tersebut sangat relevan dengan situasi global saat ini. Seperti yang kita semua tahu, jumlah perempuan merupakan hampir setengah dari populasi ASEAN, mewakili kumpulan besar potensi yang belum dimanfaatkan,” ujar Puan dalam siaran persnya.
“Sangat penting bagi kita untuk mengakui peran penting yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di negara kita masing-masing,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Terlepas dari kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir, menurut Puan, masih banyak tantangan yang dihadapi dunia dalam mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Ia menilai, perempuan masih belum terwakili dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jabatan politik.
Oleh karenanya, Puan menganggap pentingnya AIPA mengatasi tantangan yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. “Dengan senang hati saya sampaikan bahwa pertemuan WAIPA ini menyoroti pentingnya memajukan agenda kesetaraan gender di ASEAN, dengan fokus khusus pada partisipasi perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK ini meminta anggota WAIPA berusaha untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan representatif. Puan mengatakan, hal tersebut dapat menjamin partisipasi secara setara dan kekuatan pengambilan keputusan bagi perempuan.
“Melalui penerapan kuota berbasis gender atau langkah-langkah tindakan afirmatif, kita dapat memberikan kesempatan yang layak bagi perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan pemerintahan negara kita,” tuturnya.
Puan menilai, ada kebutuhan mendesak untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dengan mempromosikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, dengan memberikan dukungan bagi pengusaha dan pekerja perempuan.
“Untuk aspek politik, kita perlu lebih meningkatkan keterlibatan dengan partai politik untuk mendukung dan mendukung perempuan melalui karir politik mereka,” tegas Puan.
“Kita harus mendorong partai politik untuk memfasilitasi pendidikan politik, memberikan dukungan keuangan selama pencalonan, dan membuka akses yang lebih luas ke jaringan politik,” sambungnya.
Puan pun menyatakan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses informasi akan menjadi prioritas di AIPA selanjutnya. Ini dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan di Parlemen.
“Sangat penting bagi WAIPA untuk menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dan mempromosikan kebijakan yang responsif gender untuk melindungi dan membangun ketahanan masyarakat di ASEAN,” ujar cucu Bung Karno itu.
Puan menambahkan, WAIPA juga perlu mengenali dan memperkuat potensi kepemimpinan perempuan dalam kegiatan sosial-ekonomi dan politik serta dalam mencapai Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global.
“Ketika suara perempuan dimasukkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan masukan tentang risiko berbasis gender, dan perspektif yang lebih luas,” terang Puan.
Peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu mengatakan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan di parlemen dapat mendorong terciptanya kerangka kerja legislatif yang lebih komprehensif. Puan pun mengajak semua stakeholder di ASEAN mendorong kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di parlemen.
“Bukti menunjukkan bahwa masyarakat dengan representasi dan kepemimpinan politik perempuan yang lebih besar cenderung menunjukkan tata kelola yang lebih baik, fokus yang lebih besar pada isu-isu sosial, dan hasil kebijakan yang lebih baik yang menangani ketidaksetaraan berbasis gender,” urainya.
Puan mengingatkan, peran perempuan sangat penting untuk menemukan perdamaian abadi dan solusi pembangunan. Untuk itu, ia meminta komunitas internasional meningkatkan keterlibatan perempuan di semua tahapan.
“Mulai dari partisipasi dalam pencegahan, perlindungan, penyelesaian, dan pemulihan. Perempuan juga dapat memainkan peran penting dalam pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, atau respons konflik dan krisis,” sebut Puan.
Puan lantas mengajak anggota WAIPA untuk terlibat dalam dialog yang bermakna. Termasuk dengan bertukar praktik terbaik, dan mengeksplorasi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang di hadapi perempuan di ASEAN.
“Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan diberdayakan, suara mereka didengar, dan kontribusi mereka dihargai,” ucap Puan.
Dalam kesempatan istimewa ini, Puan turut menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua peserta, penyelenggara, dan pendukung pertemuan WAIPA. “Dedikasi dan komitmen Anda untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sungguh terpuji. Saya berharap Anda semua dapat menghadirkan musyawarah yang bermanfaat dan pertemuan berjalan sukses,” terangnya.
“Saya yakin hasil pertemuan ini akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua perempuan di Asia Tenggara,” tambah Puan.
Keterlibatan perempuan di seluruh elemen masyarakat...
