REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menggunakan dua strategi untuk mencapai net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2045, yaitu mendorong penggunaan kendaraan listrik dan mempersiapkan transportasi publik. “Khusus dalam konteks perhubungan, transportasi saat ini menjadi sektor penyumbang emisi tertinggi nomor dua, satunya pembangkit energi. Dari sisi perhubungan strateginya pertama kita akan mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan melalui saat ini teknologi kendaraan listrik,” kata Kepala bidang Multi Moda Dishub Bali I Kadek Mudarta, Rabu (27/9/2023).

Dalam kegiatan diseminasi hasil survei emisi gas rumah kaca dari pariwisata yang digagas komunitas KemBali Becik di Badung, Rabu, Dishub Bali mengatakan saat ini sudah banyak keuntungan jika masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Salah satunya melalui kebijakan Kementerian Perindustrian RI mengenai subsidi sepeda motor listrik senilai Rp 7 juta per NIK, di mana insentif ini juga sudah berlaku di Bali.

Tak berhenti di sana, Pemprov Bali turut mendorong dengan biaya pajak kendaraan yang lebih murah dari sepeda motor konvensional, sehingga dua faktor ini dapat menjadi pertimbangan agar masyarakat segera beralih.

“Motor biasa pajaknya Rp 200 ribu sampai Rp 400 ribu, kalau motor listrik sekitar Rp 20 ribu per bulan, di tambah apalagi ada subsidi saat pembelian sekarang, jadi dari sisi harga cukup kompetitif, pas operasionalnya dan dapat insentif,” ujar Mudarta.