REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bea Cukai bersama seluruh instansi yang tergabung dalam Kemenkeu Satu terus menguatkan sinergi dan kerja sama, salah satunya dengan kalangan akademisi. Kerja sama dilakukan di dua wilayah, masing-masing dengan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dan STIE Wikara Purwakarta.
Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Pengguna Jasa Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan kerja sama ini merupakan salah satu langkah penting. Akademisi mempunyai peran strategis dalam mengawal perkembangan pengelolaan keuangan negara. Masukan yang dilandasi analisis yang tajam dan komprehensif sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang akan digunakan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.
“Para mahasiswa sebagai generasi muda harus turut andil dan berkontribusi mengawal APBN agar produktif dan tepat sasaran,” katanya.
Gelar kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kemenkeu Satu Sulawesi Tenggara (Sultra) jalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) beberapa waktu lalu. Bertempat di Aula UMK kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan satuan kerja di bawah Kemenkeu Sultra, termasuk Bea Cukai Kendari.
“Dalam kerja sama ini kedua pihak berkomitmen untuk menjadi mitra dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk memenuhi kebutuhan pengajar dari Kemenkeu untuk UMK. Se;ain itu, lewat kerja sama ini para mahasiswa UMK pun berkesempatan untuk melakukan riset merdeka belajar di Kemenkeu,” jelas Encep, dalam siaran pers.
Selanjutnya, bertempat di Aula STIE Wikara, Bea Cukai Purwakarta seluruh satuan kerja di Kemenkeu Satu di wilayah Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan Ministry of Finance Goes to Campus. Mengusung tema Generasi Muda Peduli APBN, melalui kegiatan ini Kemenkeu Satu ingin menyampaikan kepada para mahasiswa terkait perannya dalam pengelolaan APBN.
“Seluruh satker, termasuk Bea Cukai Purwakarta memaparkan peran dan tugasnya dalam pengelolaan APBN. Namun secara garis besar, para mahasiswa harus memahami bahwa anggaran negara harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan juga menjadi sarana untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian,” kata Encep.
