REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pejabat tinggi Polandia mengatakan bahwa negara tersebut tidak akan menyerah dengan ambisi iklimnya. Pernyataan ini muncul setelah pemerintah mengajukan rencana iklim dan energi kepada Komisi Eropa dengan target energi hijau yang tidak sesuai seperti janji-janji sebelum pemilu.
Koalisi Sipil, kelompok terbesar dalam kubu yang berkuasa, mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada tanggal 15 Oktober dan berjanji akan mencapai 65 hingga 70 persen produksi listrik dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030.
Namun, Rencana Energi dan Iklim Nasional tertanggal 29 Februari yang diajukan Polandia ke Uni Eropa mencakup target 50 persen pangsa energi terbarukan dalam bauran listrik pada akhir dekade ini.
Wakil Menteri Iklim Milosz Motyka mengatakan bahwa Polandia harus mengirimkan baseline dari rencana tersebut untuk menutup prosedur pelanggaran yang dilancarkan Uni Eropa terhadap Polandia karena gagal menyerahkan dokumen tersebut pada tenggat waktu Juni 2023.
"Versi ambisius ini akan mencakup porsi energi hijau yang lebih besar, kami tidak menyimpang dari ambisi iklim kami," kata Motyka seperti dilansir Reuters, Jumat (8/3/2024).
Pembaruan rencana tersebut dengan langkah-langkah tambahan akan dipresentasikan pada pertengahan tahun ini, kata pemerintah dalam dokumen tersebut.
Partai Hukum dan Keadilan (PiS), yang kalah dalam pemilu tahun lalu, telah memblokir pengembangan pembangkit listrik tenaga angin darat selama hampir delapan tahun masa kekuasannya, dan berjanji kepada serikat pekerja untuk terus menambang batu bara hingga tahun 2049. Pada tahun 2023, hampir 24 persen listrik Polandia dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan.
Sementara itu, pemerintah yang baru berencana untuk meliberalisasi peraturan terkait pembangkit listrik tenaga angin, yang menurut para ahli akan melipatgandakan area yang tersedia untuk pengembangan energi angin.
