Oleh : Qomaruddin SE M Kesos, Sekretaris DPC Partai Demokrat Lamongan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Keadaan pascatransisi kepemimpinan, pemerintahan pak Prabowo subianto mengalami kesulitan dalam merespons keadaan pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnan di angka 4.95 persen (yoy).
Negara pada waktu itu dengan modal hutang yang bigutu besar mestinya mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Yang terjadi Negara malah terlilit hutang, per 2025 hutang yang ditangung negara sebesar 8.400 dan diproyeksikan akan menambah utang lagi pada 2025 sebesar 775 triliun, ini merupakan angka yang sangat fantastis. selain nilai hutang yang tinggi, Negara juga harus membayar hutang jatu tempo yang nilainya mencapai 800,33 triliun yang terdiri dari utang atas SBN 705,5 triliun dan utang pinjaman 100,19 triliun.
Untuk bisa keluar dari situasi jeratan hutang yang besar dan rumit, bapak prabowo subianto pada bulan (Februari) menerbitkan dua kebijakan penting sekaligus, Yang pertama adalah kebijakan efisensi APBN sebesar 308 triliun dan yang kedua adalah membentuk Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, dengan badan Danantara Pemerintah menargetkan penglolan aset BUMN lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun). Sementara itu, investasi awal yang akan disiapkan pemerintah mencapai 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 325,8 triliun). Ini merupakan Investasi Big Super di negeri ini.
Adapun Tugas BPI Danantara yaitu mengelola dan mengoptimalisasi semua aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk juga dividen atau keuntungan dari penyelenggaraan usahanya.
Yang sebelumnya keuntungan BUMN menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini dana tersebut akan dialihkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Adapaun program strategis yang akan menjadi target investasi danantara adalah, ketahanan energi, hilirasasi, ketahanan pangan dan industri manufaktur.
Namun dengan kebijakan tersebut, publik tetap ramai dalam merespon Dua kebijakan bapak presiden prabowo ini, ada yang pro maupun kontra. Banyak Publik yang mempertanyakan Apakah mungkin dengan dua kebijakan yang sangat mendasar itu, pemerintah mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sampai 8 persen, sesuai dengan target yang di inginkan oleh bapak presiden prabowo subianto, atau sebaliknya dengan adanya lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara ini malah menjadi ladang conflic of interest yang pada akhirnya berakibat pada dis orentasi yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
Misalnya sebagian pengamat menilai Jika sebagian besar aset diinvestasikan ke dalam proyek jangka panjang yang tidak likuid, maka akan terdapat risiko bahwa Danantara akan kesulitan mendelivery dana, disaat yang sama dibutuhkan untuk operasional atau untuk menghadapi situasi darurat ekonomi (economic exseption).
BACA JUGA: Kritik Tajam Media Israel Atas Kondisi Riil Tentara Kini Bikin Telinga Elite Panas
Artinya pengambilan kebijakan ini cukup berani dengan berbagai resikonya, namun juga cukup strategis dalam memecah kebuntuhan atas situasi kas negara yang terlilit utang. Jika program ini berhasil maka perekonomian indonesia bisa take off lebih tinggi dan kuat yang tentunya akan memberikan dampak atau trickle down effect pada kesejahteraan masyarakat. Namun jika kebijakan tentang danantara ini dikelola tidak transparan dan tidak akuntabel maka nasibnya akan bisa sama dengan 1MDB di malaysia.
Jika kita amati lebih mendalam sebetulnya kebijakan Danantara ini seperti halnya teori Harrod-Domar (menabung dan investasi) teori ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambah investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal tersebut di investasikan hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika