REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) Hiswana Migas Erie Purnomo Hadi menyatakan terkait rencana klusterisasi penjualan BBM subsidi pada dasarnya para pengelola SPBU setuju-setuju saja asal tidak mengganggu kegiatan usaha mereka. Meski demikian Erie mengakui rencana klusterisasi tersebut belum tersosialisasi secara merata kepada para pengelola SPBU.

''Pada prinsipnya pengusaha setuju-setuju saja asal tidak mengganggu kegiatan bisnis mereka,'' kata Erie, Kamis (16/9). Menurut Erie, asal tidak mengganggu margin, kenyamanan usaha, serta tingkat returnnya terpenuhi dan tidak ribet maka para pengelola SPBU tinggal mengikutinya saja,'' kata dia. Menurut Erie, jika para pengelola SPBU dikenakan peraturan yang ribet maka hal itu tidak fair dan akan lebihmenguntungkan SPBU-SPBU asing.

''Masa kalau SPBU lokal diribetin sedangkan SPBU asing tidak diribetin,'' kata dia. Menurut Erie, jika pun nanti sudah diberlakukan klusterisasi tersebut, maka sejumlah SPBU yang terkena klusterisasi itu hanya merubah nosel. ''Paling merubah nosel,'' kata dia.

Erie mengungkapkan, sejauh ini di wilayah Jakarta volume penjualan pertamax cukup tinggi. Sehingga rencana klusterisasi ini tidak akan terlalu merepotkan. Namun, karena klusterisasi ini terbuka, kata dia pastinya orang yang tidak mendapatkan BBM subsidi di Menteng akan mencari SPBU terdekat di daerah Kramat Raya atau Cempaka Putih. ''Jadi orang enggak bisa dilarang,'' kata dia.

Erie menilai pelaksanaan klusterisasi pembatasan BBM ini perlu uji coba yang komprehensif. Selain itu kata dia perlu keterbukaan pemerintah dan semua stake holder yang terkait hal ini dilibatkan. ''Jadi menurut saya Oktober 2010 ini gak mungkin. Tapi tahun depan bisa dari awal tahun karena butuh kerjaan tambahan bagi SPBU,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika