REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana pembentukan induk (holding company) perusahaan BUMN di sektor  kehutanan perlu pemaparan transparansi kinerja perusahaan yang akan dilebur. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, mengatakan Kementerian BUMN perlu memaparkan kinerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) kepada publik sebelum menjadi holding.

“Sebelum menjadi holding sebaiknya kinerjanya dipaparkan ke publik, karena disana banyak kinerja yang harus dievaluasi baik dari bisnis usaha kehutanan yang dilaksanakan maupun kinerja keuangannya, jadi nanti jangan asal holding,” kata Elfian kepada Republika, Jumat (19/11).

Hal itu juga perlu dilakukan agar jika ada permasalahan di dua perusahaan BUMN, maka tidak akan terseret masuk ke holding. Di lain pihak, ujar Elfian, ia melihat pemerintah belum mempunyai kontrol yang kuat di lapangan terhadap pengelolaan hutan karena masih adanya aktivitas perambahan hutan maupun pemanfaatan hutan tak berizin, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Untuk itu pemerintah pun diminta bersikap tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di sekitar hutan tak berizin. Sementara terkait program satu miliar pohon yang dicanangkan pemerintah, Elfian menuturkan, program tersebut saat ini kurang jelas pemantauan pelaksanaannya.

Pasalnya, lanjut dia, selama ini kurang jelas dimana dan bagaimana kinerja penanaman, serta pemeliharaan pohon yang termasuk dalam program itu. “Sepanjang pemantauan program satu miliar pohon tidak jelas, maka program itu sifatnya lebih banyak ke pencitraan,” tukas Elfian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika