REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI, Syarifuddin Sudding, mengkritik Polri yang memberikan izin kompetisi sepak bola Liga Primer Indonesia (LPI).
"Itu berpotensi akan menimbulkan konflik," katanya dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (24/1).
Sudding mengingatkan Polri agar berhati-hati dalam memberikan izin kepada pihak lain. "Jangan sampai terjebak kepada kepentingan politik terkait hal ini," katanya.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjelaskan bahwa izin yang diberikan Polri untuk kompetisi sepak bola yang diselenggarakan LPI hanya terkait keramaian. Pemberian izin tersebut bukan terkait izin penyelenggaraan. "Izin itu terkait keramaian, bukan terkait penyelenggaraan," kata Kapolri.
Kapolri mengemukakan bahwa Polri memberikan izin kepada LPI berdasarkan permohonan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Dengan demikian, pengajuan permohonan izin bukan dimintakan oleh LPI, tetapi BOPI.
Pemerintah telah mengakui keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI) walaupun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoensia (PSSI) menganggap penyelenggara kompetisi sepak bola itu ilegal. Pengakuan pemerintah terhadap LPI disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dalam raker dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, pekan lalu.
