REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peredaran unggas di Jabodetabekjur akan terintegrasi. Ini menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman antara Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dengan pemerintah daerah di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur), mengenai penyediaan produk hewan yang halal, aman, sehat, dan utuh.

Pemprov DKI akan mengatur kuota antara ayam hidup dan daging ayam yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. "Pengamanan produk hewan dan unggas di kawasan Bodetabekjur perlu penataan dan pengaturan yang lebih sempurna. Ini untuk mengantisipasi merebaknya virus flu burung," ujar Fauzi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (2/8).

Fauzi mengatakan, kebutuhan unggas di wilayah DKI Jakarta sangat banyak dan dipasok oleh daerah di sekitarnya. Jawa Barat menempati peringkat pertama pemasok ayam potong terbanyak ke Jakarta, yakni mencapai 1.646.000 ekor per minggu dalam bentuk ayam hidup dan 40 ton dalam bentuk karkas.

Karena itu, kata Fauzi, untuk menerapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 4/2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, perlu dukungan dari wilayah di sekitar Ibukota.

Menurut Fauzi, pengamanan produk unggas untuk menantisipasi virus flu burung, tidak hanya untuk kepentingan warga DKI, melainkan juga kepentingan warga di daerah lainnya, yang berkaitan dengan antisipasi virus flu burung. "Di seluruh dunia, virus flu burung menjadi beban dan kendala bersama," ujar Fauzi, yang juga ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur itu.

Fauzi berharap, pemerintah daerah lainnya, mendukung Perda Unggas di DKI dengan mengoptimalkan tempat pemotongan unggas (TPU) dan rumah pemotongan unggas (RPU) di wilayahnya masing-masing. Selain itu, masing-masing daerah juga diminta untuk mengembangkan sentra komoditas unggas serta melakukan optimalisasi lahan untuk pengembangan pakan lokal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika