REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dinas Olah Raga dan Pemuda (Disorda) DKI dinilai melindungi pelaku pelecehan yang menimpa 14 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) putri DKI. Sebab, hingga kini Disorda DKI enggan meneruskan laporan orang tua anggota Paskibra ke Polda Metro Jaya.
Disorda DKI terkesan menutup-nutupi dugaan adanya lari telanjang terhadap 14 anggota Paskibra, dengan tidak memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang sedianya dilangsungkan Senin (23/8) ini. "Disorda terkesan melindungi oknum senior Paskibra cabul," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung Lunggana.
Lulung meminta agar kasus dugaan pelecehan ini segera dibawa ke ranah hukum oleh orang tua siswa. Pelaporan ke aparat hukum, lanjut Lulung, dapat dijembatani oleh Dinas Olahraga dan Pemuda. “Sayangnya ini tidak dilakukan oleh Disorda," ujarnya.
Menurut Lulung, tim invetigasi bentukan Disorda DKI dan Purna Paskibra Indonesia (PPI) DKI dinilai tidak independen, karena tidak melibatkan orang tua anggota Paskibra. Sehingga, wajar jika hasilnya terkesan ada yang ditutup-tutupi yang menyebabkan orang tua tidak puas dengan hasil investigasi PPI. “Sebaiknya tim ini juga terdiri dari pihak luar Paskibra dan dari Pemprov DKI,” ujar Lulung.
Lauren Nouville, salah seorang orang tua anggota Paskibra, mengaku kecewa dengan penjelasan tim investigasi PPI yang bertolak belakang dengan keterangan yang dia peroleh dari sejumlah anggota orientasi kepaskibraan (OK). "Banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta," kata Lauren.
Beberapa fakta yang tidak sesuai antara lain, hasil investigasi internal yang menyatakan peserta OK 2010 langsung menanggalkan pakaiannya tanpa diinstruksikan secara langsung oleh kakak barak (senior paskibra). "Itu tidak benar. Para peserta diminta membuka pakaian dan menyuruh para peserta berbaris dan berjalan ke kamar mandi. Begitupun setelah selesai mandi. Mereka kembali ke kamar tanpa pakaian sehelai pun," ungkap Lauren.
Pelecehan yang dialami 14 anggota Paskibra DKI ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke Disorda DKI bahwa anaknya diminta berlari dari barak perkemahan menuju kamar mandi atau sebaliknya, tanpa mengenakan busana sehelai pun ketika mengikuti bimbingan mental dan fisik yang berlangsung di komplek Pendidikan Pramuka Nasional di Cibubur, pada 2 hingga 6 Juli 2010 lalu. Jarak antara kamar mandi dan barak perkemahan sepanjang 10 meter. Disorda DKI kemudian mencoba melakukan mediasi dan meminta PPI menyelesaikannya secara internal dengan membentuk tim investigasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi DKI Jakarta, Firmansyah, kini justru menyangsikan laporan orang tua anggota Paskibra. Firmansyah menilai banyak kejanggalan dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa anggota Paskibra. Kejanggalan yang dimaksud terutama pada pemilihan waktu dalam pengungkapan kasus ini oleh orang tua siswa.
“Katanya kasus diduga terjadi pada awal Juli. Seharusnya pertengahan atau paling lambat akhir Juli sudah ada laporan atau pengaduan dari orang tua. Namun tidak dilakukan dan anggota paskibra tetap melakukan latihan dan kenapa orang tua baru teriak saat menjelang 17 agustus. Ada motif apa?” ujar Firmansyah kepada wartawan.
Kejanggalan yang lain dalam kasus dugaan pelecehan ini, lanjut Firmansyah, juga dari sikap orang tua siswa yang tidak langsung melaporkannya kepada kepolisian. Orang tua siswa malah memilih mengumumkannya di depan media massa.
“Justru, ada kesan, persoalan ini diendapkan dan hanya mengemuka di tingkat media massa. Orang tua siswa lebih senang mengajak salah satu stasiun televisi swasta untuk memanaskan isu dibanding melapor kepada aparat kepolisian," kata Firmansyah. Pembentukkan tim investigasi dalam kasus ini, tambahnya, merupakan bentuk usaha untuk memenuhi tuntutan pihak orang tua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika