REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Calon wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail diduga melakukan kampanye terselubung melalui pembagian sembako dari PKK kepada masyarakat menggunakan kantong plastik dengan foto dirinya bersama istri. Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok, Sutarno, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan mengenai kampanye terselubung itu.
Aturan dan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran sudah jelas, katanya. Sutarno juga mempertanyakan alasan mereka menggunakan kantong plastik bergambar Nur Mahmudi hanya kebetulan saja. "Itu alasan tidak logis, maka temuan tersebut harus ditindaklanjuti," katanya.
Berdasarkan pasal 48 Peraturan KPU NO 69 tahun 2009, pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon. "Seharusnya mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan melanggar disiplin PNS," katanya.
Untuk itu kata dia, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti adanya kegiatan dugaan kampanye terselubung tersebut. "Kita tinggal menunggu laporan saja," katanya.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Linmas Depok Miral Haryadi mengatakan pembagian sembako tersebut merupakan kegiatan sosial yang tidak ada kaitannya dengan politik.
Pasar murah tersebut menjual berbagai macam kebutuhan seperti pakaian dan pembagian sembako untuk masyarakat kecil, untuk menyambut lebaran.
Menurut dia, acara digelar di kantor Kesbangpol Linmas karena tempat menyelenggarakan acara sebelumnya tidak memadai.
Dalam pasar murah tersebut, masyarakat bisa membeli baju layak bekas seharga Rp1. 000 per potong atau Rp5.000 per potong dan mengambil kupon. Selanjutnya, kupon ditukarkan dengan sembako yang berisi minyak goreng, beras, mie instan, gula.
Mengenai foto Nur Mahmudi di plastik bungkus sembako, ia mengaku, bahwa plastik pembungkus tersebut hanya kebetulan dan tidak ada lainnya.
Ketua TP PKK Nur Azizah Tamhid mengatakan bahwa kegiatan pasar murah dan sembako merupakan agenda rutin setiap tahun, biasanya digelar setiap bulan Ramadhan. "Ini merupakan kegiatan rutin PKK dan setiap tahun dilakukan setiap bulan puasa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika