REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana penerapan sistem ERP (electronic road pricing) untuk membatasi pengguna kendaraan pribadi masih terus digodog. Meski belum jelas kapan ERP diterapkan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan proses tender pengadaan perangkat teknis ERP.
Asisten Pembangunan (Aspem) Sekda Pemprov DKI Jakarta, Tauchid Cakra Amijaya, mengatakan tender pengadaan perangkat ERP baru bisa dilakukan setelah payung hukum dari Kementerian Perhubungan dan Kementrian Keuangan keluar. Menurut Tauchid, Pemprov DKI tidak akan kesulitan untuk menyediakan alat sensor dan gerbang ERP jika terobosan baru dalam sistem transportasi di Ibu Kota ini akan diterapkan.
"Alat-alat secara teknis tersedia, tinggal dibeli di luar negeri, karena sistem ini kan tidak baru di dunia. Alatnya nanti hasil dari tender. Tender yang nantinya menentukan dimana alat tersebut dibeli," kata Tauchid, Senin (27/9). Tauchid menambahkan, DKI akan menetapkan spesifikasi alat yang digunakan. Pemenang tender harus mendatangkan alat sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
Spesifikasi alat seperti apa yang akan digunakan nantinya, menurut Tauchid, masih dalam kajian. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri baru melakukan pengujian kelayakan bagi jalan yang nantinya akan diterapkan ERP. "Dishub sudah lakukan feasibility kawasan. Secara prinsip kan sudah siap. Nanti secara implementasi kalau payung hukumnya sudah siap akan masuk pada pekerjaan yang lebih detil," kata Taucid Cakra Amijaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, mengatakan jalan protokol yang akan dikenakan ERP adalah jalan yang saat ini diberlakukan sistem 3 in 1. Antara lain, sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara. "Penerapan ERP sekaligus untuk menghilangkan joki-joki yang membuat kebijakan 3 in 1 terdapat diskresi," kata Pristono.
