REPUBLIKA.CO.ID, THAILAND -- Pada kesempatan yang sama, anggota BKSAP DPR, Andika Pandu Puragabaya (F-Gerindra) berpendapat bahwa Indonesia dalam menghadapi MEA bagaikan sesosok janin yang belum siapun tuk dilahirkan. “Kita harus menggodok kembali, apakah MEA merupakan suatu pencapaian bagi Indonesia, atau malah suicide?” kata politisi dapil DI Yogyakarta, seolah bertanya.
Salah satu isu yang mengemuka adalah peredaran tembakau yang dianggap dapat mengganggu produktifitas masyarakat dalam menghadapi MEA. Menrut anggota BKSAP DPR, Siti Masrifah menyatakan bahwa kebijakan tobacco control yang diberlakukan Thailand dapat menjadicontoh bagi Indonesia.
“Jumlah iklan rokok sangat ditekan, sehingga peningkatan jumlah perokok di Thailand sangat rendah. Pendidikan dan kesehatan memang patut menjadi perhatian utama,” kata Masrifah.
Politisi F-PKB itu juga menilai, kebebasan arus barang dan jasa dalam kerangka MEA juga dikhawatirkan akan meningkatkan risiko penyelundupan manusia dan narkoba. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat narkoba.
“Seluruh jajaran masyarakat harus terlibat secara langsung dalam memberantas narkoba, terutama dengan memperbaiki kondisi di perbatasan,” ujarnya.
Anggota BKSAP DPR lainnya, Indro Hananto (F-PG) menekankan, jika Indonesia ingin tumbuh, perlu memberikan kenyamanan kepada para investor. “Terutama dalam desentralisasi, para pelaku usaha dipusingkan dengan perbedaan peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah,” katanya.
Isu lain yang mengemuka dalam pertemuan di antaranya terkait profesi perawat. Pasalnya, di dalam negeri, belum ada sosialisasi yang memadai mengenai MEA, khususnya kepada para perawat.UU Keperawatan di Indonesia sudah disahkan, namun Thailand sudah jauh lebih maju dalam memerhatikan kesejahteraan dan kualitas/kapasitas tenaga perawat.
