REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengakui selama 19 tahun berjalannya reformasi sudah banyak capaian maju yang sudah bisa dinikmati masyarakat, seperti kebebasan berpendapat hingga otonomi daerah. Tapi Zulkifli menilai masih ada yang kurang dalam perjalanan reformasi tersebut, yakni terkait etika berbangsa dan bernegara.
"Selama 19 tahun reformasi sudah banyak yang dicapai, tapi kalau dari sisi etika dan moral ini banyak yang perlu diperbaiki," kata Zulkifli saat membuka Konferensi Etika Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (5/4).
Ketua MPR mengungkapkan kondisi tuna etika berbangsa saat ini, mudah terlihat. Contohnya ketika bersinggungan dengan aturan hukum, akan saling lapor ke polisi. "Apakah ini yang ingin kita capai selama reformasi. Karena itu persoalan etik ini harus diperkuat," ujarnya.
Karena itu Zulkifli berharap pra Konferensi I Etika Nasional yang akan dilanjutkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Yudisial (KY) dan puncaknya di MPR nanti hasilkan rumusan etika yang mudah untuk diimpelentasikan di masyarakat.
Zulkifli mengatakan sebenarnya di MPR RI selama ini sudah ada Tap (Ketetapan) MPR RI terkait Etika Berbangsa dan Bernegara, no.6 tahun 2001. Tapi ia menegaskan itu belum implementatif. "Kita ingin lebih implementatif," kata Zulkifli.
Dalam Tap MPR Etika Kehidupan Berbangsa itu dijelaskan mengnai Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan dan Etika Lingkungan.
Sebab etika berbangsa dan bernegara ini harus bukan sekedar disosialisasikan, dipegang tapi diimplementasikan sebagai cerminan negara yang komitmen menjalankan pancasila.
Zulkifli menyontohkan pelajaran kasus etika berbangsa baru-baru ini, apa yang terjadi dalam sidang DPD RI kemarin. Dimana etika politik ternyata belum tercermin dan terimplementasi dengan baik.
Setelah reformasi kenyataan yang terjadi politik sebagai panglima, karena itu ia berharap ini harus diikuti dengan penegakkan hukum yang adil dan etika politik berbangsa dan bernegara.
"Rumusan dalam Konferensi Etika Nasional ini nanti akan digunakan bersama. Dan melengkapi Tap MPR yang sudah ada yang akan disempurnakan agar lebih implementatif lagi," kata Zulkifli.
