REPUBLIKA.CO.ID,LEBAK--PDI Perjuangan Kabupaten Lebak, Banten, mengusulkan Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal se-Indonesia (Askati) Mulyadi Jayabaya masuk kabinet pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami yakin kompetensi Ketua Askati tidak diragukan lagi dan bisa bekerja untuk mendukung proses percepatan pembangunan daerah tertinggal," kata Ketua PDI-P Kabupaten Lebak Ade Sumardi saat "Halalbihalal" di Lebak, Senin.

Ia menjelaskan, saat ini pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia mengalami kemajuan pesat, termasuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang ditargetkan 2014 terbebas dari ketertinggalannya.

Bahkan, daerah perbatasan dengan negara tetangga yang notabene tertinggal kini terus menggeliat pembangunan infrastuktur.

"Saya kira Ketua Askati yang juga mantan Bupati Lebak sangat layak dimasukkan menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)," katanya.

Menurut dia, deklarator pendiri kabupaten tertinggal itu patut dimasukkan kabinet presiden terpilih 2014-2019.
Karena itu, PDI-P Kabupaten Lebak mengusulkan Ketua Askati Mulyadi Jayabaya bisa membantu pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi, Mulyadi Jayabaya juga kader PDI-P yang konsisten untuk pemenangan Jokowi-JK.Meskipun itu, kata dia, hak prerogratif presiden soal ditunjuk menteri di kabinet nanti.

Namun, pihaknya hanya usulan saja karena dinilai berhasil selama menjabat Ketua Askati."Kami berharap Jokowi-JK  juga bisa menerima usulan itu," ujarnya.

Ketua Askati Mulyadi Jayabaya mengatakan bahwa dirinya siap membantu pemerintahan Jokowi-JK jika ditunjuk sebagai Menteri PDT.

Saat ini, jumlah anggota Askati tercatat 183 kabupaten yang masuk kategori tertinggal.

Dari 183 kabupaten tersebut, kata dia, sebagian besar daerah tertinggal berada di wilayah Indonesia bagian timur.

"Kami akan bekerja keras untuk menuntaskan daerah tertinggal terbebas dari ketertinggalannya dan bisa mengejar dengan daerah yang maju," katanya.

Daerah tertinggal diprioritaskan akses pembangunan sarana pendidikan, infrastuktur jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

"Bila akses pembangunan itu terpenuhi dengan baik, tidak akan disebut lagi sebagai daerah tertinggal," ujarnya.