REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta Konvensi Rakyat, Rizal Ramli menilai perlu ada pembenahan sistem keuangan partai politik. Menurutnya keuangan partai politik mestinya ditanggung negara. 

"Ubah sistem pembiayaan partai politik. Sejak dua tahun lalu saya nilai partai dibiayai negara seperti di Jerman," kata Rizal dalam acara debat capres konvensi rakyat di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (12/3).

Rizal percaya pembiayaan partai politik oleh negara bisa menekan angka korupsi. Sebab partai tidak perlu lagi bersusah payah mencari anggaran untuk kegiatan politiknya. "Daripada sekarang nyolong anggaran Rp 60 triliun per tahun," ujarnya.

Mantan menteri keuangan era Abdurrahman Wahid itu menyatakan, sistem keuangan partai yang berlaku di Indonesia sekarang hanya menguntungkan orang berduit. "Kalau tidak begitu (dibiayai negara) yang jadi caleg kalau punya uang saja."

Rizal juga menilai perlunya perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia membandingkan Indonesia dan Singapura yang bisa menegakan hukum lebih baik ketimbang Indonesia. 

Padahal Singapura bukan negara demokratis. Alhasil negeri jiran itu lebih maju dari Indonesia. "Singapura tidak demokratis tapi hukum jalan. Indonesia demokrasi nomor tiga di dunia tapi hukum tidak jalan," katanya.