REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Capres dari koalisi Merah Putih Prabowo Subianto menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi di depan. Salah satu yang mendapat sorotan adalah mengenai bentuk sistem pemerintahan.

"Sistem pemerintahan yang kita bentuk, kita bangun, harus diakui tidak efisien dan banyak korupsi. Kita harus akui ini," ujar Prabowo, saat menjadi pembicara dalam Rapimnas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Bandung, Rabu (28/5).

Prabowo memberikan perbandingan. Ia mengatakan, di Tiongkok ada 33 pemerintahan daerah otonom untuk mengurus 1,4 miliar orang. Sehingga perbandingannya satu daerah otonom untuk 42 juta orang. Sementara di India, ia mengatakan, ada 35 pemerintahan daerah otonom untuk 1,2 miliar orang dengan masing-masing tempat 34 juta orang.

"Di Indonesia, 502 pemerintah daerah otonom untuk 250 juta orang. Satu pemerintah daerah untuk setiap setengah juta orang," kata dia.

Melihat perbandingan itu, Prabowo mengatakan, sistem pemerintahan ini tidak efisien juga dilihat dari sisi ekonomi. Menurut dia, ongkos pemelihataan pemerintahan pun semakin besar. Prabowo menyebut bagaimana 50 persen lebih dana APBN justru tersedot untuk ongkos pemeliharaan pemerintahan. "Bayangkan. Jadi untuk pembangunan sebenarnya tinggal sedikit sekali," ujar dia.