REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ahmad Mulyadi
Justin Trudeau à la française, demikianlah sebutan yang dialamatkan sejumlah media asing kepadanya. Di usianya yang relatif muda (bahkan lebih muda dari Justin Trudeau yang berusia 44 tahun saat diangkat menjadi Perdana Menteri Kanada), ia berhasil mengatasi perlawanan para seniornya di pemilihan umum presiden Prancis seperti Benoît Hamon, François Fillon, Jean Luc Mélenchon dan Marine Le Pen (pada putaran pertama unggul dengan perolehan 23,9 persen suara, putaran kedua dengan 66,1 persen suara).
Pria kelahiran 21 Desember 1977 itu bahkan lebih muda dari Louis Napoleon Bonaparte (Napoleon III) yang dinobatkan sebagai pemimpin Prancis saat usianya 40 tahun di era Republik Kedua (La Deuxième République) pada tahun 1848. Lalu jika ia dibandingkan dengan para pendahulunya di Republik Kelima (La Cinquième République), maka dia adalah presiden termuda sepanjang sejarah Republik Kelima.
Pria itu tak lain adalah Emmanuel Macron, orang pertama di Republik Kelima yang berhasil menjadi Presiden tanpa 'partai politik'. Kendaraan politiknya bernama En Marche yang dia dirikan tahun lalu, sebelum berubah menjadi partai politik La République en marche pasca pemilu putaran kedua, hanyalah sebuah organisasi gerakan politik yang secara struktur jauh lebih sederhana dari partai politik umumnya, namun memiliki sokongan dana melimpah yang disinyalir ada hubungannya dengan salah satu bank raksasa skala internasional.
Selain itu, gerakan itu pun memiliki arah politik yang berbeda dengan partai politik di Prancis umumnya. Seperti diketahui, En Marche beraliran politik tengah atau sosial liberal dengan menggabungkan beberapa filosofi politik dari aliran kanan dan aliran kiri, pada saat yang sama juga mengurangi beberapa filosofi dari kedua aliran politik tersebut.
Gerakan politik semacam ini sebelumnya belum pernah eksis dalam perpolitikan Prancis, terutama di era La Cinquième République. Artinya, wajah politik Prancis tahun ini mengalami perubahan signifikan, tak hanya dari personal politiknya, namun juga dari kendaraan politik dan paham politiknya. Lalu akan seperti apakah wajah dan arah politik Republik Prancis dengan sejumlah hal yang bisa dibilang 'baru' ini ?
Pertama, kemenangan Macron tentu berarti kemenangan Uni Eropa. Di antara kandidat putaran pertama (apalagi dalam putaran kedua), Macron merupakan kandidat yang paling berkomitmen terhadap masa depan Uni Eropa. Dia disebut akan mendukung program Uni Eropa seperti memperkuat perdagangan bebas, mempertahankan mata uang bersama (Euro), merintis sistem pertahanan Eropa yang tidak tergantung terhadap NATO dan juga akan mempersolid aliansi Franco-Allemand. Selain itu, kemenangan Macron pun bergitu berarti bagi para pendatang di Prancis, yang jumlahnya melebihi 10 persen dari populasi total Prancis (termasuk mereka yang lahir di Prancis namun bukan orang Prancis asli).
Kemenangan Macron artinya keberlangsungan perdagangan bebas Uni Eropa tetap berjalan optimal. Perdagangan bebas ini sangat berarti bagi Uni Eropa. Bahkan sejarah berdirinya Uni Eropa sendiri adalah kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) yang mana salah satu negara perintisnya adalah Prancis. Dengan demikian, komitmen dengan sistem perdagangan liberal dan global merupakan komitmen dasar bagi seluruh anggotanya. Meskipun belakangan ini, terjadi semacam dominasi salah satu anggota Uni Eropa dalam sistem perdagangan ini.
Sistem perdagangan bebas ini tak hanya di antara negara Uni Eropa, namun juga perdagangan antara negara-negara Uni Eropa dan negara-negara Non Eropa, contohnya kerjasama CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) antara Uni Eropa dan Kanada yang berhasil disepakati tahun lalu setelah melalui perdebatan alot di kubu internal Uni Eropa. Artinya, sektor perdagangan memiliki skala global dan berdampak secara jangka panjang terhadap ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa yang dimotori terutama oleh Jerman dan Prancis.
Kemudian, mempertahankan mata uang bersama Euro adalah kebijakan vital berikutnya. Seperti diketahui, sebelum Macron dipastikan memenangkan pemilu ini, sejumlah politisi pro Uni Eropa mengkhawatirkan masa depan mata uang Euro di Prancis yang terancam akan diganti oleh mata uang Franc oleh kandidat lainnya, terutama Marine Le Pen kandidat dari ekstrim kanan. Prancis sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa setelah Jerman, tentu kontribusinya sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang Euro dan ekonomi Eropa umumnya.
Lalu kebijakan selanjutnya yang mungkin akan diambil Macron adalah inisiatif pendirian Aliansi Militer Uni Eropa. Gagasan ini muncul terutama dari Jerman dan Prancis yang khawatir dengan sistem pertahanan Eropa setelah kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat. Artinya, mereka tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan NATO (Aliansi Militer Negara-negara Atlantik Utara) yang dikomandai Amerika Serikat, pasca kemengan Trump yang dikenal sebagai presiden populis dan relatif kurang pro Uni Eropa.
Selain itu, kemenangan Macron memiliki arti khusus bagi Jerman yang merupakan partner utama Prancis di Eropa. Bahkan di antara dua negara yang saling bertetangga ini sudah terjalin kerjasama spesial yang disebut aliansi Franco-Allemand sejak berakhirnya perang dunia kedua. Aliansi ini merupakan motor utama Uni Eropa dan memberikan dampak terhadap negara-negara Uni Eropa lainnya, terutama dari sisi ekonomi dan politik. Seperti diketahui, kebijakan-kebijakan Uni Eropa khususnya dalam bidang ekonomi dan politik didominasi terutama oleh Jerman dan Prancis. Artinya, maju mundurnya Uni Eropa dipengaruhi juga oleh maju mundurnya aliansi Franco-Allemand ini. Karenanya, Macron secara terang-terangan telah menyatakan niatnya untuk memperkuat aliansi ini selama masa kepresidennanya.
Kebijakan selanjutnya adalah terkait politik imigrasi, kebijakan politik terkait isu imigrasi yang belakangan menjadi isu sentral di Eropa sejak meletusnya konflik di Siria. Macron dengan sejarah latar belakang haluan kiri (sebelum dia mendirikan En Marche) merupakan politisi yang dikenal memiliki toleransi cukup baik terhadap keberagaman, baik itu keberagaman ras maupun agama. Kemenangan ini artinya merupakan kemenangan juga bagi keberagaman di Prancis dan menjadi angin segar bagi para imigran di Prancis.
Sikap lunak Macron dalam isu ini bahkan mendapatkan pujian mantan bintang sepak bola ternama asal Prancis keturunan Aljazair, Zinedine Zidane, yang menyerukan kepada rakyat Prancis untuk memilih Macron ketimbang Le Pen menjelang putaran kedua Pemilu. Apalagi, Prancis merupakan salah satu negara dengan jumlah pendatang terbanyak, terutama dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di Afrika Utara dan negara negara Afrika Subsahara yang dulunya bagian dari koloni Prancis.
Lalu, bagaimana pengaruh kemenangan Macron terhadap hubungan Indonesia-Prancis yang telah berusia lebih dari setengah abad ini?
Macron, yang dikenal memiliki paham ekonomi liberal kemungkinan akan memperkuat kerjasama bilateralnya dengan Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan Indonesia begitu strategis bagi sistem ekonomi liberalnya Macron. Pertama, Indonesia seperti halnya Prancis, merupakan anggota tetap forum G20 (kelompok 20 ekonomi utama). Artinya, ekonomi Indonesia tetap menjadi pertimbangan bagi negara-negara maju untuk menanamkan investasi mereka, apalagi iklim demokrasi Indonesia relatif stabil dan kondusif. Kedua, Indonesia merupakan salah satu aktor utama dalam organisai ASEAN (asosiasi negara-negara Asia Tenggara). Artinya, peran Indonesia di ASEAN akan memberikan nilai plus bagi Prancis dalam kerjasama Prancis-Indonesia. Selain itu, jumlah populasi Indonesia yang berada di kisaran angka 250 juta penduduk (perkiraan 2015) merupakan pangsa pasar potensial bagi ekonomi liberal Prancis.
Di lain pihak, Indonesia pun memiliki kepentingan khusus dengan Prancis pimpinannya Macron. Indonesia dengan sistem politik luar negeri bebas aktifnya, akan memanfaatkan kepemimpinan Macron yang dikenal dengan paham globalismenya. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan hubungan dengan Prancis begitu strategis bagi Indonesia. Pertama, Prancis merupakan satu dari dua motor utama Uni Eropa. Artinya, ekspor Indonesia ke Prancis dapat berkontribusi terhadap kerangka kerjasama Indonesia - Uni Eropa secara umum. Faktor kedua, yaitu status Prancis sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB. Ini tentu sangat berpengaruh dalam kebijakan yang diambil PBB dalam isu-isu internasional di mana Indonesia pun memiliki kepentingan di dalamnya, misalnya isu laut Cina selatan dan isu konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, maka kemitraan strategis (partenariat stratégique) yang telah dirintis sejak 2011 antara Indonesia dengan Prancis layak dipertahankan kedua belah pihak, bahkan ditingkatkan intensitas dan cakupannya.
*Mahasiswa di Centro Studi di Geopolitica e Relazioni Internazionali, Roma, Italia dan Universität Bayreuth, Jerman
Ikuti Whatsapp Channel Republika