REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Nasihin Masha
Status blackberry seorang kawan asal Tasikmalaya demikian luruh: Satu per Satu Putra Terbaik Tasik Berguguran. Arahnya jelas. Ini soal Rudi Rubiandini. Siapa yang lain? Ia menyebut Gumilar Rusliwa Somantri, mantan rektor Universitas Indonesia. Tulisan ini tak hendak mengulas soal Tasik, tapi soal Rudi yang tergilas pusaran mafia migas.
Sehari setelah Rudi ditangkap KPK, seorang mantan menteri ESDM menelepon. Tak bisa memperbaiki kondisi migas sendirian. Pasti tergilas. Godaannya terlalu dahsyat. ICW mencatat perputaran uang di sektor migas mencapai 1.000 miliar dolar AS per tahun.
Karena itu ICW menilai kasus yang menjerat Rudi tergolong recehan. Terlalu kecil dibandingkan perputaran uangnya. Pasti ada kasus yang jauh lebih besar lagi.
Selama ini Rudi dipersepsi sebagai figur yang sederhana. Mudik ke kampungnya saat lebaran cukup naik Avanza ataupun kereta api. Ia meraih gelar doktor di usia 29 tahun.
Gelar profesor diraih di usia 48 tahun. Latar belakangnya sebagai dosen teladan di ITB sangat membentuk persepsinya sebagai ‘orang baik’. Tapi itulah, seperti kata orang, hal itu hanya persepsi. Sesuatu yang bisa berbeda dengan perilakunya. Prestasi sebagai dosen teladan pun empat tahun lalu. Orang bisa berubah.
Apalagi, seorang pejabat senior pun mengaku tak berdaya dalam menentukan kelanjutan perizinan blok migas yang sudah habis. Freeport (AS) sudah mendapat izin untuk mengelola kembali pertambangan di Tembagapura. British Petroleum (Inggris) juga sudah mendapat izin untuk mengelola lagi blok Tangguh. Chevron (AS) pun bakal mendapat perpanjangan lagi untuk mengelola blok Siak. Kini Total (Prancis) sedang menunggu izin untuk mengelola kembali blok Mahakam. Semuanya di masa pemerintahan SBY. Pejabat itu bercerita hanya beberapa orang saja yang bisa menentukan soal itu. Hanya “orang-orang besar” yang punya kuasa untuk itu.
KPK bahkan menyimpulkan ada kartel atau katakanlah mafia di sektor migas. Negara tak memiliki kedaulatan apapun. Rudi mestinya tak mau menjadi tumbal sendirian di pusaran kotor ini. Tanpa bermaksud mendahului proses persidangan, Rudi adalah seorang koruptor. Itulah yang sudah melekat di benak publik. Keluarganya pasti tersiksa. Kita berharap Rudi kembali ke jati dirinya saat dia masih muda dan menjadi dosen teladan. Ia harus bangkit mengembalikan marwah diri dan keluarganya. Ia harus kembali kepada tekadnya ketika pada 2010 ia ditarik ke Jakarta untuk membenahi sektor migas. Pasti sejak ia ditangkap, sejumlah sinyal dari pihak-pihak tertentu sudah mengalir ke diri dan keluarganya. Ujungnya agar ia bungkam.
Apakah Rudi memiliki cukup nyali dan idealisme untuk membongkar mafia migas? Hingga kini belum ada tanda-tandanya. Ada empat jenis koruptor yang ditangkap KPK. Pertama, koruptor yang mengakui perbuatannya dan menanggungnya sendiri. Kedua, koruptor yang membantah semua tuduhan terhadap dirinya. Ketiga, koruptor yang menuding ke lawan-lawan politiknya sambil berkolaborasi dengan pihak tertentu dengan jaminan perlindungan tertentu pula. Rekening hasil korupsinya yang triliunan pun tetap aman. Keempat, koruptor yang bekerja sama dengan KPK untuk membuka kasus korupsi yang ia ketahui. Inilah yang kemudian disebut sebagai justice collaborator. Contohnya adalah Agus Tjondro dari PDIP. Kita berharap Rudi bisa meniru Agus. Dialah pahlawan, seorang pejuang patriotik di saat di titik terendah.
Tentu untuk menjadi seorang Agus ada risikonya, salah satunya adalah pembunuhan. Kematian seorang pejabat di ESDM beberapa waktu lalu, bahkan oleh sebagian pihak dispekulasikan bukan kematian biasa. Kita berharap Rudi bisa bangkit. Bahkan nilai patriotik Rudi akan berbeda dengan Agus. Karena sektor migas demikian tertutup. Untuk contoh saja, sesuai keterangan Bambang Widjojanto, setelah pemerintah menjalankan saran KPK di sektor produksi, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 153 triliun per tahun.
Rudi bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Rudi juga bisa membuka praktik kotor apa saja yang biasa berlaku di sektor migas. Apalagi, jika kita mengamati, sejumlah kasus korupsi yang memiliki daya tarik besar bisa terungkap karena ada friksi di wilayah itu. Amatan ini bukan hendak mengecilkan prestasi KPK, tapi kita harus jujur melihat fakta ini. Dimensinya bisa politik, persaingan pribadi, maupun persaingan bisnis.
Kita tak ingin KPK hanya menjadi tukang garuk punggung yang gatal karena ada debu di satu lubang pori-pori. Padahal tubuh Indonesia sudah terlalu lama dilumuri lumpur di sekujur tubuhnya. Jadilah pejuang, Rudi!
Ikuti Whatsapp Channel Republika