REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Kuntoro Boga Andri (Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian)

Presiden Joko Widodo beberapa kali dalam arahannya menyebutkan kunci untuk mewujudkan Indonesia maju ada di sektor pangan. Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju jika memperkuat ketahanan pangannya, karena pangan merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh semua negara.

Berbekal komitmen tinggi Presiden tersebut, implementasi selanjutnya adalah menyelaraskan langkah para pelaku dan pemangku kepentingan di sektor ini. Lompatan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pelaku utama di lapangan, ataupun sebatas sebuah lembaga atau kementerian saja. Keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kekompakan semua pihak dan kepedulian semua anak bangsa.

Semangat kebersamaan itu lah yang saat ini sedang dibangun oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Di internal Kementerian Pertanian (Kementan), Mentan berulang kali meminta jajarannya untuk bekerja dan bersinergi dengan semua pihak, sehingga sektor pertanian bisa membawa rahmat bagi masyarakat. Mulai dari pejabat teras hingga petani, peneliti, penyuluh, dan para petugas di lapangan, disebut memiliki peran penting dalam kinerja sektor pertanian.

Semangat yang sama turut dibangun dengan semua kelompok pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian mengajak para praktisi, akademisi kampus, pengusaha, pejabat kementerian maupun lembaga lain, serta pemerintah daerah agar mampu berjalan selaras mendorong kemajuan dan kemandirian pertanian kita.

Membangun pertanian dalam semangat kebersamaan menjadi suatu hal yang mutlak. Pertanian adalah sektor yang melibatkan begitu banyak pihak dengan kepentingan yang juga beragam. Memadupadankan semua kepentingan dari setiap pihak yang terlibat tentunya membutuhkan usaha yang tidak mudah dan waktu yang tidak sedikit.

Karena itu, jelang 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, kita semua bisa melihat kerja tiada henti dari Mentan dan jajarannya untuk merajut semua kepentingan kelompok pelaku pertanian dalam suatu semangat kebersamaan. Pembenahan data pertanian yang saat ini terus dikejar pun tak bisa dilepaskan dari keterlibatan banyak pihak. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, tak terhitung pertemuan dan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan data pertanian bisa diakses melalui satu pintu dan disimpan dalam satu atap.

Maka tidak perlu heran, tak lama setelah dilantik, Menteri Pertanian bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk sesegera mungkin menyusun dan memvalidasi data pertanian khususnya luas lahan baku sawah. Gerak cepat ini memang perlu segera dilakukan karena semua persoalan produksi dan tata niaga pangan sangat bergantung pada data. Polemik berpotensi muncul ketika masing-masing kementerian dan lembaga mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif karena data yang dimilikinya berbeda. Besar harapan kami, data pertanian yang terkelola dengan baik akan bermuara pada pengelolaan pembangunan pertanian yang juga semakin baik.

Sinergi pun digiatkan dalam pengelolaan anggaran. Upaya yang sudah dan akan terus dilakukan adalah menyinergikan program dan anggaran dari kementerian/lembaga lain untuk mendukung pembangunan pertanian. Upaya ini dimaksudkan untuk menggalang program dan anggaran untuk sektor pertanian. Filosofi yang  dikembangkan bersama adalah program and budget for agriculture bukan "program and budget in agriculture’ Mentan menyadari anggaran di Kementerian Pertanian (budget in agriculture) sangat terbatas. Menggalang resources dari masyarakat dan lembaga di luar menjadi pilihan yang rasional.

Melalui filosofi ini, Kementan juga mendorong peran swasta dan perbankan lebih besar. Manajemen korporasi akan dijadikan sebagai basis utama. Dengan cara ini, keterlibatan swasta dan perbankan dapat secara nyata memberikan dampak kesejahteraan terhadap petani dan keluarganya.

Sinergi program dan anggaran antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain akan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan lintas instansi, antara lain: (a) peningkatan produksi dan produktivitas; (b) efisiensi usaha pertanian (rendah biaya); (c) ekspansi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penyediaan air; dan (d) mekanisasi dan dukungan inovasi teknologi.

Untuk mengimplementasikan sejumlah program itu secara baik, Kementerian Pertanian juga sedang menyiapkan skema dukungan permodalan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan. Oleh pemerintah, alokasi KUR untuk pertanian pada tahun 2020 sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 50 triliun dari total KUR Rp 190 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika