JAKARTA -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelesaikan masalah PLTU 2X1.000 mw di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Opsi utama, pembangunan tetap dilaksanakan di Batang.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pihaknya mendukung solusi yang diputuskan oleh Kemenko Perekonomian. `'Karena PLN juga sudah punya tanah untuk itu,'' kata dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (8/8).
Sebelumnya, pemerintah masih terus mengupayakan proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU tersebut. Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, pengambil alihan proses pembebasan lahan yang alot membuat pemerintah mengacu pada UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
PT PLN (Persero) menyarankan pembangunan PLTU berkapasitas jumbo tersebut dipindah. Menurut CT, pemindahan pembangunan PLTU berkapasitas 2x1.000 mw dari Batang ke tempat baru ini memiliki peluang. Namun, peluang itu tertutup bila pembebasan lahan di Batang bisa dipercepat agar PLTU ini bisa segera dibangun.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, menjelaskan, pemindahan lokasi PLTU merupakan solusi alternatif. Prinsipnya, PLTU berkapasitas 2x1.000 mw itu harus diselesaikan.
Menurut Jarman, pemindahan lokasi dilakukan bersamaan dengan pembebasan sisa lahan. Alhasil, mekanismenya tidak perlu dimulai dari awal lagi.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan, terdapat dua opsi untuk menyelesaikan masalah PLTU Batang. Pertama, pembebasan lahan akan dilakukan dengan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012. Kedua, lokasi pembangunan di pindah. "Pembangunan proyek PLTU itu tetap berlanjut," jelasnya.
Pembangunan PLTU Batang terkendala pembebasan lahan. Masa lahnya, harga tanah di sana tibatiba melejit hingga Rp 400 ribu per meter persegi (m2). Akibatnya, negosiasi harga pun terhambat.Proyek PLTU merupakan proyek hasil kerja sama pemerintah dan swasta. rep: Aldian Wahyu Ramadhan ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika